Kejar Target PLTS 100 GW, Pemerintah Diminta Benahi Aturan

13 Agu 2026, 13:30 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

Kejar Target PLTS 100 GW, Pemerintah Diminta Benahi Aturan

ilustrasi PLTS terapung (dok. PLN)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Target PLTS 100 GW belum tercantum dalam RUEN dan RUPTL PT PLN (Persero).
CERAH menilai belum adanya landasan hukum mengikat dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pihak yang terlibat.
Regulasi PLTS atap, net metering, serta kuota pembangunan oleh PLN turut diminta untuk dibenahi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

setahun lalu

Target PLTS 100 GW diumumkan.

tahun ini

PLN direncanakan memulai pembangunan tahap pertama sebesar 17 GW.

2035

Indonesia mengejar target global 35 persen energi terbarukan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Target pembangunan PLTS 100 GW dinilai berisiko terhambat karena belum masuk dokumen perencanaan energi nasional.
Who?
Presiden Prabowo Subianto, PT PLN (Persero), Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono, dan Policy and Program Manager CERAH Wicaksono Gitawan.
Where?
Jakarta.
When?
Kamis (13/8/2026), dengan target yang diumumkan setahun lalu dan rencana tahap pertama 17 GW pada tahun ini.
Why?
Target 100 GW belum tercantum dalam RUEN dan RUPTL sehingga dinilai belum memiliki landasan hukum yang mengikat.
How?
CERAH meminta sinkronisasi angka 17 GW dan 100 GW dalam revisi RUEN serta RUPTL, perpres khusus, dan pembenahan regulasi PLTS atap.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Presiden Prabowo punya rencana membuat banyak listrik dari matahari, sampai 100 GW. Kak Agung dan Kak Wicaksono dari CERAH bilang rencana itu belum masuk aturan energi. Mereka minta data disamakan dan aturan PLTS atap dibenahi. PLN juga disebut akan memulai tahap pertama 17 GW tahun ini.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dorongan untuk menyelaraskan target PLTS 100 GW dengan RUEN dan RUPTL membuka ruang bagi perencanaan yang lebih terukur. Pemasukan PLTS atap juga menawarkan skema yang waktu pembangunannya relatif singkat, tidak memerlukan pembebasan lahan, serta melibatkan masyarakat secara langsung melalui pemanfaatan atap rumah dan gedung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai berisiko terhambat karena belum masuk dokumen perencanaan energi nasional.

Target yang diumumkan setahun lalu itu belum tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).

Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan kondisi tersebut membuat target 100 GW belum memiliki landasan hukum yang mengikat. Kepastian bagi investor dan pihak yang terlibat juga dinilai belum jelas.

"Tanpa kepastian hukum, ada kekhawatiran proyek ini berhenti hanya pada proyek-proyek besar milik PLN, sementara pembangunan PLTS yang melibatkan masyarakat justru tidak terjadi,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).

1. Data rencana pembangunan perlu disinkronkan

Ilustrasi PLTS (Foto: Dok IDN Times)

Agung juga menyoroti pernyataan Prabowo mengenai rencana PLN memulai pembangunan tahap pertama sebesar 17 GW pada tahun ini. Angka tersebut hampir sama dengan proyeksi PLTS dalam RUPTL 2025-2034.

Menurut dia, perbedaan atau ketidaksesuaian data perlu segera disinkronkan karena dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pihak yang terlibat dalam target 100 GW.

"Penting agar angka 17 GW dan 100 GW tersebut masuk secara resmi dalam revisi RUEN dan RUPTL agar datanya tidak berbeda dan mengikat secara hukum," paparnya.

Dia juga mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) khusus mengenai target PLTS 100 GW yang sebelumnya beberapa kali disebut pemerintah.

2. PLTS atap bisa jadi jalan cepat

Ilustrasi warga membersihkan panel PLTS atap SuperSUN PLN. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Policy and Program Manager CERAH Wicaksono Gitawan mengatakan pemerintah perlu memasukkan PLTS atap dalam target 100 GW. Itu dapat mempercepat pencapaian target karena waktu pembangunannya relatif singkat.

Pembangunan PLTS atap juga tidak membutuhkan pembebasan lahan. Skema tersebut dinilai dapat mengurangi potensi sengketa lahan dan konflik agraria yang kerap muncul dalam pembangunan pembangkit berskala besar.

"Jangan sampai ketika mendorong proyek besar, kita justru mengabaikan potensi atap-atap rumah dan gedung yang siap dipakai. PLTS Atap adalah solusi cepat yang tidak memakan lahan, dan justru melibatkan masyarakat secara langsung," ujar dia.

Karena itu, dia meminta pemerintah membenahi regulasi PLTS atap, termasuk aturan mengenai net metering dan kuota pembangunan PLTS atap oleh PLN.

3. PLTS 100 GW jadi ujian jelang COP31

Ilustrasi: PLTS Terapung yang terletak di Waduk Tembesi, Batam. (Dok.PLN)

Wicaksono menilai memasukkan target PLTS 100 GW ke dalam RUEN dan RUPTL juga penting bagi posisi Indonesia di tingkat global, terutama menjelang COP31. Langkah tersebut dapat menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengejar target global 35 persen energi terbarukan pada 2035.

Dia mengatakan COP31 dapat menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa target PLTS 100 GW telah disusun sebagai program yang terukur dan memiliki perencanaan jelas.

"Klaim kontribusi global Indonesia dalam mengatasi krisis iklim hanya akan kredibel jika semua rencana tersebut sudah tertuang secara formal dalam dokumen hukum yang mengikat," kata Wicaksono.