Kenapa SPT Bisa Lebih Bayar? Ini 5 Hal yang Perlu Dipahami Wajib Pajak

Salah satu penyebab paling umum SPT menjadi lebih bayar adalah karena pajak yang dipotong setiap bulan oleh pemberi kerja ternyata lebih besar dibandingkan pajak yang sebenarnya harus dibayar setelah dihitung setahun penuh. Kita ambil contoh seorang karyawan swasta bernama Rina yang bekerja di sebuah perusahaan digital dengan gaji Rp7 juta per bulan. Selama tahun berjalan, perusahaan memotong PPh 21 sekitar Rp250 ribu setiap bulan. Artinya selama setahun total pajak yang dipotong mencapai sekitar Rp3 juta.

Namun ketika Rina mengisi SPT melalui Coretax, sistem menghitung ulang seluruh penghasilan, biaya jabatan, serta PTKP yang berlaku. Setelah semua komponen dihitung, pajak yang seharusnya terutang ternyata hanya sekitar Rp2,6 juta. Karena pajak yang sudah dipotong perusahaan mencapai Rp3 juta, maka terdapat selisih Rp400 ribu yang membuat SPT Rina berstatus lebih bayar.

Dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang membuat sebagian penghasilan tidak dikenai pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi yang belum menikah, batas PTKP berada di sekitar Rp54 juta per tahun. Contoh kasus, sebut saja seorang pegawai honorer bernama Andi yang bekerja di kantor pemerintahan daerah dengan penghasilan Rp5 juta per bulan.

Dalam setahun penghasilannya mencapai Rp60 juta. Instansi tempat Andi bekerja sempat memotong pajak sekitar Rp300 ribu selama tahun berjalan. Ketika Andi melaporkan SPT melalui Coretax, sistem menghitung bahwa penghasilannya Rp60 juta dikurangi PTKP Rp54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya hanya Rp6 juta. Pajak yang seharusnya dibayar dari jumlah tersebut ternyata jauh lebih kecil dibandingkan pajak yang sudah dipotong sebelumnya.

SPT juga bisa lebih bayar ketika seseorang tidak bekerja selama satu tahun penuh, tetapi potongan pajak pada bulan-bulan bekerja dihitung dengan asumsi gaji akan diterima sepanjang tahun. Misalnya ada kasus, seorang pekerja baru bernama Dimas mulai bekerja di perusahaan konsultan pada bulan Juli dengan gaji Rp8 juta per bulan. Selama enam bulan bekerja, perusahaan memotong pajak sekitar Rp350 ribu per bulan sehingga total pajak yang dipotong mencapai sekitar Rp2,1 juta.

Namun ketika Dimas melaporkan SPT di Coretax, sistem menghitung bahwa total penghasilannya selama setahun hanya Rp48 juta karena ia bekerja setengah tahun. Dengan jumlah tersebut, setelah dikurangi PTKP, penghasilan kena pajaknya menjadi sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Akibatnya pajak yang telah dipotong sebelumnya menjadi lebih besar dari pajak yang sebenarnya terutang, sehingga SPT Dimas berstatus lebih bayar.

Status lebih bayar juga bisa muncul karena adanya kredit pajak, yaitu pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak. Hal ini sering terjadi pada pekerja lepas atau freelancer yang menerima pembayaran dari berbagai klien. Sebagai contoh, seorang desainer grafis freelance bernama Satria menerima proyek dari beberapa perusahaan sepanjang tahun dengan total penghasilan Rp120 juta. Setiap perusahaan yang menggunakan jasanya memotong PPh Pasal 23 sebesar 2 persen dari nilai pembayaran, sehingga selama setahun total pajak yang dipotong mencapai sekitar Rp2,4 juta.

Ketika Satria melaporkan SPT melalui Coretax, seluruh bukti potong tersebut dimasukkan sebagai kredit pajak. Setelah dihitung ulang dengan memperhitungkan biaya usaha dan PTKP, pajak yang seharusnya ia bayar ternyata hanya sekitar Rp1,8 juta. Karena pajak yang sudah dipotong mencapai Rp2,4 juta, maka terdapat selisih Rp600 ribu yang membuat SPT berstatus lebih bayar.

Perubahan status keluarga juga dapat memengaruhi perhitungan pajak dalam SPT. Hal ini terjadi karena status pernikahan atau jumlah tanggungan akan memengaruhi besarnya PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak. Contohnya saja seorang pegawai negeri bernama Budi selama awal tahun masih berstatus lajang dengan gaji Rp9 juta per bulan. Instansi tempatnya bekerja menghitung potongan pajak berdasarkan status tersebut. Namun pada pertengahan tahun Budi menikah dan memiliki satu tanggungan.

Ketika Budi melaporkan SPT melalui Coretax, status pajaknya berubah menjadi menikah dengan tanggungan. Sehingga PTKP yang dimilikinya meningkat. Setelah dihitung ulang oleh sistem, pajak yang seharusnya terutang menjadi lebih kecil dibandingkan total pajak yang sudah dipotong selama setahun. Perbedaan inilah yang akhirnya membuat laporan SPT Budi menunjukkan status lebih bayar.

Pada akhirnya, status lebih bayar dalam SPT bukan berarti terjadi kesalahan dalam pelaporan. Kondisi ini muncul karena sistem menghitung ulang seluruh komponen pajak secara menyeluruh selama satu tahun. Ketika pajak yang telah dibayar sebelumnya ternyata lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang, maka Coretax akan menampilkan hasil akhir berupa lebih bayar dalam laporan SPT tahunan.