Ketua BPK Akui Pengelolaan Keuangan Negara Hadapi Tantangan Disrupsi
- Ketua BPK mengakui perkembangan dinamika keuangan negara yang semakin berkembang di tengah disrupsi.
- Pemerintah berhasil meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dari WDP hingga WTP.
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, mengakui dinamika pengelolaan keuangan negara semakin berkembang di tengah tantangan disrupsi yang membutuhkan multistakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.
"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya," kata Isma Yatun dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 202a3 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
1. Kualitas pertanggungjawaban keuangan negara naik
Dengan komitmen kuat pemeritah dan usaha keras perbaiki akuntabilitas keuangan negara berdasarkan rekomendasi BPK, maka berdampak positif pada kualitas pertanggungjawaban keuangan negara yang makin meningkat.
Pada LKPP 2010-2015 pemerintah berhasil dapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Kinerja ini terus membaik hingga opini LKPP periode 2016-2023 berhasil dapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signfikan dari sisi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," tegasnya.
Adapun satu dampak positif dari upaya ini adalah penyelamatan keuangan negara sebesar Rp55,97 triliun 2015-2023.
2. Keuangan negara berhasil dijaga transparan saat COVID-19
Ia mengatakan, peningkatan kualitas keuangan negara dalam perjalanannya menghadapi tantangan, khususnya saat periode pandemik COVID-19 menghantam ekonomi Indonesia pada 2020-2022.
Meski begitu, berkat komitmen kuat pemerintah, keuangan negara berhasil dijaga tetap transparan dan akuntabel sekaligus menghadapi dampak pandemik COVID-19 dengan efektif.
"Tanpa mengesampingkan aspek trasnparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga pelaksanana pertanggungajwaban APBN tetap memperoleh opini WTP," ujarnya.
3. BPK pastikan keuangan negara digunakan untuk kemakmuran rakyat
Menurutnya, sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi Indonesia pascapandemik relatif pulih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.
Sebagai salah satu pilar utama dalam accountablility chain, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara agar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Isma, kehadiran BPK di ibu kota negara dan perwakilannya di setiap provinsi sesuai amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik tingkat pusat dan daerah. Seluruh pegawai BPK baik unit pelaksana maupun mendukung yang telah memberikan serangkaian inovasi termasuk transformasi digital.
"Selain itu, transformasi digital pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat atau LKJPP sebagai bagian LKPP adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perecanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi," kata Isma.
