Lagi-Lagi Dikritik soal Utang, Ini Respons Sri Mulyani
Jakarta, IDN Time - Utang Indonesia yang mengalami peningkatan selama pandemik COVID-19 masih menjadi persoalan. Hal itu pun kerap kali mengundang kritik terhadap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Kali ini pihak yang mengkritik soal itu adalah DPD RI.
"Kita lihat kenaikan utang yang meningkat selama pandemik ini. Implikasi pembiayaan utang yang jadi salah satu opsi pembiayaan APBN selama pandemik COVID-19 adalah bertambahnya utang luar negeri pemerintah Indonesia," ujar pimpinan rapat DPD RI, Senin (24/1/2022).
1. Posisi utang pemerintah jauh lebih baik dibandingkan negara lain
Menanggapi pernyataan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan, posisi utang Indonesia justru lebih baik bila dibandingkan negara lain selama pandemik COVID-19. Hal tersebut berdasarkan defisit anggaran yang masih ada dalam single digit dibandingkan negara lain yang mengalami kenaikan hingga double digit.
"Pimpinan menekankan mengenai utang yang cukup banyak, tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia kenaikan defisit kita, kenaikan utang kita jauh lebih terukur bahkan dibandingkan negara-negara maju maupun negara emerging," tutur Sri Mulyani.
2. Capaian utang pemerintah sampai akhir 2021
Adapun utang pemerintah hingga akhir 2021 telah mencapai Rp6.908,87 triliun dengan rasio utang sebesar 41 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, defisit masih dalam level terjaga dan lebih rendah dari proyeksi dengan realisasi 4,56 persen terhadap PDB pada akhir 2021.
"Kami ingin menekankan terus dan berkali-kali karena saya juga melihat hampir semua statement selalu melihatnya hanya lebih kepada sisi utang APBN kita sendiri. Seolah-olah kita menghadapi pandemik ini sendirian di dunia," kata Sri Mulyani.
3. Masyarakat diharapkan melihat kondisi utang RI secara keseluruhan
Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta masyarakat dan juga anggota dewan untuk bisa melihat secara keseluruhan terkait kondisi utang pemerintah. Utang tersebut menurutnya banyak digunakan untuk menyelamatkan masyarakat selama pandemik, salah satunya sebagai perlindungan sosial bagi mereka yang terdampak.
"Seluruh dunia menghadapi hal yang sama karena ini sudah masuk tahun ketiga kita bisa melihat bahwa respons kita dari sisi APBN sangat terukur, akuntabel, dan cukup efektif ini supaya bisa mendapat perhatian," katanya.
