Jakarta, IDN Times - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyelesaikan proses likuidasi terhadap tujuh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sepanjang semester I-2026.
Sementara itu, sebanyak 18 BPR/BPRS lainnya masih menjalani proses likuidasi dengan rata-rata waktu penyelesaian sekitar 21 bulan.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, pada semester I-2026 terdapat delapan BPR/BPRS yang diputuskan untuk dilikuidasi dengan total simpanan layak bayar mencapai Rp1,6 triliun yang mencakup 48.733 rekening.
"Dari delapan BPR/BPRS tersebut, nilai simpanan yang masuk dalam cakupan penjaminan hingga Rp2 miliar mencapai Rp412,20 miliar," ujar Anggito dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III 2026, Senin (3/8/2026).
Anggito menjelaskan, mayoritas BPR/BPRS yang direstrukturisasi dan dilikuidasi mengalami permasalahan akibat lemahnya tata kelola, persengketaan internal, serta pelanggaran ketentuan perbankan atau fraud.
Dari sisi penjaminan simpanan, LPS mencatat cakupan rekening yang dijamin penuh tetap berada di atas 90 persen.
"Hingga Juni 2026, sebanyak 99,94 persen rekening bank umum atau sekitar 696 juta rekening dijamin penuh hingga Rp2 miliar. Sementara itu, pada BPR/BPRS, cakupan penjaminan mencapai 99,97 persen atau sekitar 15,5 juta rekening," jelasnya.
Selain itu, LPS memproyeksikan jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan (unbanked) turun menjadi 46,5 juta orang pada akhir 2026, dibandingkan 49,7 juta orang pada akhir 2025.
Anggito menambahkan, LPS juga terus mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Program tersebut ditargetkan mulai berlaku sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.