Jakarta, IDN Times - Kebijakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terus mendapat pertentangan, khususnya dari kaum buruh yang menganggap kebijakan tersebut merugikan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan tersebut.
Menurut Luhut, poin-poin dalam beleid tersebut tidak ada yang merugikan buruh. "Saya lihat dan baca lagi buruh itu sangat tidak dirugikan. Sama sekali tidak dirugikan," kata Luhut di kantornya, Rabu (29/1).
Menurut dia, pasal-pasal dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) sudah sangat menguntungkan buruh. Kebijakan tersebut juga telah mengatur kompensasi yang sesuai untuk buruh.
"Dengan catatan, kerja disiplin dan produktif. Jangan kamu dikasih bayar tapi gak produktif, malas, itu kan gak bener juga. Itu kan orang jadi gak mau datang buat investasi," tegasnya.
Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu berkeras bahwa kebijakan Omnibus Law Cilaka menguntungkan bagi buruh meski ada beberapa pasal yang diprotes keras oleh mereka. "Dengan omnibus law ini kan akan menciptakan lapangan kerja yang kalau kami hitung 3 juta tambahan lapangan kerja," tutur Luhut.
Salah satu poin yang dikritik ialah hilangnya sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan hak buruh sesuai aturan berlaku. Selain itu, buruh juga memprotes keras pasal yang kian memperlonggar keran tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Tanah Air. Hal itu dianggap mencederai komitmen pemerintah dalam memangkas pengangguran.
Luhut menjelaskan, akan ada rapat terakhir dengan Presiden Jokowi untuk membahas omnibus law ini sebelum dibawa ke DPR. Presiden Jokowi, kata Luhut, berpesan agar kebijakan tersebut benar-benar bisa menyerap seluruh aspirasi.
"Nanti itu final rapat. Kemarin semua sudah paraf sih. Tapi presiden ingin betul-betul jangan ada yang merasa tidak didengar," imbuh dia.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb