Luhut Tagih Dana Transisi Energi Senilai 20 Miliar Dolar AS
Jakarta, IDN Times - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, program transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) membutuhkan dana mencapai 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.529,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.294 per dolar).
Namun, dana untuk membiayai program transisi energi itu masih kurang. Pemerintah Indonesia juga menagih pencairan dana JETP senilai 20 miliar dolar AS dari kelompok negara yang tergabung dalam IPG, yakni Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa.
"Jika kalian melihat kembali hasil G20, dengan dana (terkumpul) 20 miliar dolar AS. Tapi kenyataannya menurut saya bisa mencapai 100 miliar dolar AS. Lalu bagaimana kita menghadapi yang satu ini bahkan yang 20 miliar dolar AS dan hingga saat ini kami belum melihat banyak kemajuannya," kata Luhut dalam Bloomberg CEO Forum di Hotel Fairmont, Rabu (6/9/2023).
1. Pemerintah berkomitmen lakukan transisi energi
Dengan adanya dana senilai 20 miliar dolar dari Pemerintah AS, berarti Pemerintah Indonesia masih membutuhkan tambahan dana senilai 80 miliar dolar AS untuk program transisi energi.
Meski butuh dana besar, Luhut memastikan, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen melakukan program transisi energi.
"Saya akui ini memang bukan hal yang mudah. Namun, pemerintah sangat berkomitmen untuk melakukan ini semua," ujarnya.
2. JETP diperlukan untuk melakukan pensiun dini PLTU
Luhut menegaskan, dana JETP diperlukan untuk membiayai kebijakan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pemerintah sedang mengkaji program itu dan masih menagih dana transisi energi tersebut.
“Ya JETP, jadi itu sampai sekarang belum tau uangnya. Ya kita (bakal tagih) mereka yang minta kita buat, tapi mana duitnya kan gitu,” ujar Luhut.
3. Indonesia berkomitmen capai net zero emission
Melalui JETP, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi puncak gas rumah kaca (GRK) sampai pada 290 MT CO2 pada 2030, mempercepat bauran energi terbarukan menjadi 34 persen pada 2030, dan mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emission, NZE) pada 2050.
Sebagai informasi, JETP pertama kali diluncurkan pada KTT Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021. Program ini merupakan inisiasi kelompok negara-negara kaya yang tergabung dalam IPG antara lain Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa (UE).
Program ini untuk membantu negara-negara berkembang meninggalkan energi batu bara. Sekaligus mendorong transisi ke penggunaan teknologi yang lebih rendah karbon.
