Ma'ruf Amin: Indonesia Kalah dari Brasil Sebagai Produsen Halal

Ma'ruf menjelaskan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih sangat kecil, hanya sebesar 7 sampai 8 persen. Adapun untuk keuangan perbankan hanya 6,7 persen.

"Potensi kita besar, begitu juga dana sosial masyarakat seperti wakaf. Pemerintah berkomitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya.

Untuk menggenjot ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah melalui Perpres Nomor 28 tahun 2008 tahun 2020 membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"KNEKS ini fokusnya ada empat hal. Satu, pengembangan industri halal. Kedua, pengembangan industri keuangan. Ketiga, pengembangan dana sosial masyarakat islam, dan keempat pengembangan usaha bisnis syariah," paparnya.

Tidak hanya Brasil dan Australia, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Indonesia masih ketinggalan dari negara muslim dunia lainnya untuk untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah. Bahkan, Indonesia cukup jauh tertinggal dari Malaysia yang sudah mengadopsi perekonomian syariah sejak 58 tahun lalu.

"Dibanding negara muslim lainnya Indonesia memang sedikit terlambat menerapkan sistem keuangan syariah. Indonesia memulai ekonomi syariah 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat. Sementara Malaysia mulai menerapkan ekonomi syariah mulai 1963," kata Erick dalam webinar ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), Rabu (17/3/2021).

Meski terlambat mengadopsi perekonomian syariah dari negara muslim lainnya, Erick melirik ada potensi besar ke depannya bagi Indonesia dalam mengembangkan industri ini. Pada 2025, kata Erick, Indonesia akan memiliki 180 juta penduduk populasi muslim dewasa, di mana lebih dari 50 persen merupakan kalangan atas dan mayoritas bekerja di sektor swasta.

"Hal tersebut menjadi potensi besar bagi institusi penyedia layanan syariah mengingat industri halal yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, menyesuaikan dengan demand dari negara-negara mayoritas penduduk muslim di seluruh dunia," paparnya.