Mahasiswa Demo Minta Dirut PLN Dicopot, Jubir BUMN Buka Suara
- Juru Bicara Kementerian BUMN tanggapi unjuk rasa menuntut pemecatan Dirut PLN.
- Tuntutan demonstran menjadi bahan evaluasi bagi jajaran direksi PLN dan BUMN lainnya.
- Kementerian BUMN akan mendukung proses hukum terkait dugaan korupsi di PLN dan meminta transparansi dari seluruh BUMN.
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Putri Violla menanggapi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penegak Hukum yang menuntut Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dipecat.
Sebelumnya, dalam unjuk rasa pada Selasa, (4/3) kemarin, Gerakan Mahasiswa dan Penegak Hukum mendesak Darmawan dipecat karena dinilai tak kompeten, dan lebih loyal ke partai tertentu. Terkait hal itu, Putri mengatakan, pihaknya menerima semua aspirasi masyarakat, termasuk dari mahasiswa.
“Kalau kami sebenarnya menampung dan mendengarkan aspirasi. Kalau rekan-rekan mahasiswa kan artinya juga aspirasi masyarakat,” kata Putri di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
1. Jadi bahan koreksi bagi BUMN
Menurut Violla, tuntutan demonstran menjadi bahan evaluasi bagi jajaran direksi PLN, dan juga BUMN lainnya.
“Yang pasti, ini menjadi koreksi bagi kami untuk melihat lagi bagaimana kepemimpinan bukan hanya di PLN, tapi hal ini juga kami tanggapi bagaimana kepemimpinan di BUMN selama ini,” ucap Putri.
2. Soal Polri selidiki dugaan korupsi di PLN
Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyatakan sedang menyelidiki dugaan korupsi di PLN.
Menanggapi hal itu, Putri mengatakan Kementerian BUMN akan mendukung semua proses hukum yang berjalan, baik di Kepolisian atau Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Yang pasti kami akan serahkan kepada pihak berwenang. Kalau memang ada temuan, silakan ditindaklanjuti. Kami mendukung apapun upaya hukum yang dilakukan,” ucap Putri.
3. BUMN diminta transparan
Putri mengatakan, Kementerian juga meminta seluruh BUMN untuk transparan demi memastikan tata kelola perusahaan dilakukan dengan baik.
“Kami terus menyerukan kepada seluruh BUMN untuk transparansi. Kemudian masalah akuntabilitas ini selalu kami tekankan. Bahkan ketika ada kasus seperti ini Pak Menteri langsung reviu, seperti apa kemudian tindak lanjutnya. Jadi andai kata memang ada temuan, seperti apa, kita selalu mendukung,” tutur Putri.
