Mantan Pejabat AS Nilai Investigasi DOJ Ancam Independensi The Fed

Sejumlah mantan Ketua The Fed, mantan Menteri Keuangan AS, dan ekonom ternama menyatakan, ancaman penyelidikan DOJ terhadap Powell merupakan preseden berbahaya.

Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh mantan Ketua The Fed Janet Yellen, Ben Bernanke, dan Alan Greenspan, serta empat mantan Menteri Keuangan yang pernah menjabat di bawah presiden dari Partai Republik maupun Demokrat.

“Penyelidikan kriminal yang dilaporkan terhadap Ketua Federal Reserve Jay Powell merupakan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menggunakan serangan hukum guna melemahkan independensi The Fed,” kata mereka dalam pernyataan bersama.

Mereka juga memperingatkan praktik semacam ini lazim terjadi di negara dengan institusi lemah.

“Inilah cara kebijakan moneter dijalankan di negara berkembang dengan institusi yang lemah, dengan dampak yang sangat negatif terhadap inflasi dan fungsi ekonomi secara lebih luas,” lanjut pernyataan itu.

“Hal ini tidak memiliki tempat di Amerika Serikat, yang kekuatan terbesarnya adalah supremasi hukum sebagai fondasi keberhasilan ekonominya,” pernbunyiyataan tersebut.

Janet Yellen, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan AS mengatakan kepada CNBC, penyelidikan tersebut mengancam independensi bank sentral. Ia menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang “sangat mengkhawatirkan.”

Reaksi pasar mulai terlihat pada perdagangan awal pekan. Saham AS bergerak tidak menentu, sementara dolar AS, obligasi pemerintah (Treasurys), dan kontrak berjangka ekuitas AS mengalami pelemahan tipis.

Manajer Portofolio Obligasi di Wilmington Trust, Wilmer Stith memperingatkan imbal hasil obligasi berpotensi naik. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen, khususnya kredit perumahan, dan mengimbangi dampak positif dari pembelian obligasi hipotek senilai 200 miliar dolar AS oleh Fannie Mae dan Freddie Mac.

“Presiden Trump sebenarnya sedang merugikan dirinya sendiri karena ia ingin menurunkan suku bunga hipotek dan membantu pembeli rumah pertama agar mampu membeli rumah,” ujar Stith, dilansir Yahoo Finance.

Menurut Stith, kekhawatiran investor terhadap independensi bank sentral akan mendorong permintaan kompensasi risiko yang lebih tinggi, sehingga imbal hasil obligasi cenderung naik.

Beberapa pengamat menilai tekanan hukum terhadap The Fed justru bisa mempersulit pemerintahan Trump dalam mencapai target kebijakan moneternya.

Kepala Strategi Kebijakan Global dan Perbankan Sentral di Evercore ISI, Krishna Guha memprediksi langkah DOJ akan menyatukan anggota The Fed di belakang Powell dan mengisolasi calon ketua The Fed yang akan datang. Guha menilai situasi ini dapat meningkatkan peluang Powell tetap menjabat sebagai gubernur The Fed.

“Menyangkal mayoritas alami bagi ketua baru dan mengancam menggagalkan harapan bahwa komite lama dapat bertemu di titik tengah dengan ketua baru,” ujar Guha.

Ia juga menilai langkah ini memperkecil peluang penurunan suku bunga, yang merupakan agenda utama Trump.

“Langkah ini menjanjikan skenario terburuk bagi Trump dan pasar—risiko inflasi yang lebih tinggi dan ketidakpastian kebijakan moneter, serta peluang pemangkasan suku bunga yang lebih kecil,” ujarnya.

Mantan Kepala Federal Reserve Kansas City, Esther George juga menyuarakan kekhawatiran mendalam. “Saya khawatir dengan tingkat intimidasi dan tekanan yang terjadi,” kata George.

“Taktik ini tidak hanya merusak kemampuan The Fed menjalankan mandat Kongres, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap Amerika Serikat,” tambahnya.

Ancaman hukum ini juga berpotensi menghambat konfirmasi Senat terhadap calon Ketua The Fed berikutnya.

Senator Republik Thom Tillis telah menyatakan akan menolak konfirmasi siapa pun hingga persoalan hukum ini diselesaikan, sikap yang kemudian didukung oleh Senator Lisa Murkowski.

Kepala Ekonom Capital Economics untuk Amerika Utara, Paul Ashworth mengatakan, jika proses konfirmasi terhambat, Dewan Gubernur The Fed kemungkinan akan menunjuk Powell sebagai ketua sementara.

“Hal itu akan membatasi ruang Trump untuk mengisi Dewan dengan orang-orang pilihannya,” kata Ashworth.