Danantara Merger 4 Manajer Investasi, Ini PR Buat Kelola Risikonya
Penggabungan empat manajer investasi Danantara membawa tantangan menjaga kepercayaan investor, independensi pengelolaan dana, transparansi, dan GCG.
Manajemen risiko, pengawasan internal, kualitas SDM, serta kultur kerja terbuka menjadi perhatian dalam organisasi baru.
Independensi keputusan investasi perlu dibuktikan melalui batas eksposur grup BUMN, pelaporan transparan, dan perlindungan nasabah ritel.
Jakarta, IDN Times - Penggabungan empat manajer investasi (MI) oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai bukan hanya soal memperbesar skala bisnis. Konsolidasi tersebut juga membawa tantangan dalam menjaga kepercayaan investor, terutama terkait independensi pengelolaan dana, transparansi, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
Empat perusahaan yang dilebur melalui PT Danantara Asset Management (DAM) yakni PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), PT BRI Manajemen Investasi (BRIMI), PT BNI Asset Management (BNIAM), dan PT PNM Investment Management (PNMIM).
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin mengingatkan penggabungan perusahaan investasi dalam skala besar perlu melalui proses uji tuntas atau due diligence.
“Mengapa mergers and acquisitions ini dilakukan? Jelas alasan teknisnya adalah perampingan/efisiensi, perbaikan kualitas manajemen, perbaikan produk investasi, perbaikan layanan, pengurangan kompetisi antarperusahaan investasi pemerintah, dan lain-lain,” kata Eddy dikutip IDN Times, Kamis (5/11/2026).
1. Pengelolaan risiko dan kualitas SDM jadi tantangan
ilustrasi investor, meeting, pasar saham, investasi, analisis (magnific.com/frimufilms) Eddy menilai manajemen risiko harus menjadi perhatian utama setelah empat MI digabungkan. Sebab, keandalan perusahaan investasi tidak hanya dilihat dari hasil pengelolaan dana, tetapi juga kemampuan mengendalikan risiko.
Bertambahnya skala dana kelolaan juga perlu diimbangi dengan pengawasan internal yang lebih kuat. Dengan begitu, perusahaan tetap bisa mengembangkan produk dan layanan investasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Selain sistem pengawasan, Eddy menyoroti pembentukan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi baru tersebut. Dia menilai perusahaan perlu membangun kultur kerja yang terbuka terhadap kritik agar proses pengambilan keputusan dan tata kelolanya tidak bias.
“Yang penting talents ciamik dijaga. Kalau hanya memakai orang-orang dekat namun talents bagus Indonesia tidak dipakai ya barangkali tujuan going global itu sulit terealisasi," ujar Eddy.
2. Independensi investasi Danantara perlu dijaga
ilustrasi investasi, saham, dividen, passive income, penghasilan pasif (vecteezy.com/Akarapong Chairean) Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai penggabungan empat MI masuk akal dari sisi bisnis karena dapat membentuk perusahaan dengan skala lebih besar dan operasional lebih efisien. Namun, dia menyoroti potensi konflik kepentingan dalam struktur kepemilikan Danantara. Sebagai pemilik MI sekaligus pemilik perusahaan BUMN yang sahamnya dapat dibeli oleh MI tersebut, Danantara perlu memastikan keputusan investasi tetap independen.
"Risiko terbesarnya struktural. Danantara pemilik MI sekaligus pemilik emiten BUMN yang dibeli MI. Investor perlu kepastian dana publik dikelola untuk nasabah bukan untuk menopang saham BUMN," ujar Wafi.
Karena itu, transparansi GCG perlu dibuktikan melalui pengungkapan batas eksposur investasi terhadap grup BUMN. Selain itu, keputusan investasi harus terbebas dari intervensi pemegang saham dan disertai pelaporan yang terbuka.
“Kuncinya batas eksposur ke grup BUMN yang diungkap, keputusan investasi independen dari pemegang saham, pelaporan transparan, dan perlindungan ritel dari mis-selling lewat cabang bank," katanya.
3. Alasan Danantara konsolidasi perusahaan MI milik BUMN
Wisma Danantara Indonesia (IDN Times/Vadhia Lidyana) DAM melakukan konsolidasi perusahaan MI untuk menciptakan perusahaan aset manajemen yang akan menjadi champion dengan daya saing yang kuat melalui inovasi produk dan layanan, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh stakeholders.
Transaksi Afiliasi itu diharapkan akan meningkatkan potensi sinergi bisnis dan melengkapi kapabilitas yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal.
Terkait Tata Kelola, pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Sebagai manajemen investasi, entitas tersebut menjalankan kegiatan usaha berupa pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah dan/atau pengelolaan portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah.
Kegiatan tersebut tidak mencakup pengelolaan dana perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun bank yang melakukan pengelolaan investasinya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
