Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan, penanganan dana pensiun BUMN bermasalah masih berlanjut. Dia bahkan akan kembali memberikan laporan mengenai dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) bulan ini.
“Rencananya bulan Desember ini (2023) ada dua lagi (dapen) yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/12/2023).
Erick mengatakan, sebelum menyambangi Kejagung, dirinya akan menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia menegaskan, tak akan mendahului audit BPKP.
“Tunggu BPKP. Saya gak boleh mendahului,” ucap Erick.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, pihaknya akan kembali melaporkan tujuh dapen bermasalah ke Kejagung.
"Nanti tujuh lagi," kata Tiko usai menghadiri HSBC Summit 2023 di Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Pada Oktober 2023 lalu, ada empat dapen BUMN bermasalah yang sudah dilaporkan ke Kejagung, yakni dapen yang dikelola PT Angkasa Pura I (AP I), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID FOOD, dan PT Inhutani.
Dari hasil audit BPKP, permasalahan dari keempat dapen tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp300 miliar. Erick mengatakan, penyalahgunaan dana pensiun harus diselesaikan melalui jalur hukum.
“Kemarin kita sudah, seperti diketahui kita sudah ada paparan di Kejaksaan Agung, sudah ada indikasi dari BPKP dan pelaksana hukum, penyalahgunaan ini memang harus kita tertibkan di dana pensiun,” kata Erick.