Mengenal Perbedaan LSP dan BNSP dalam Sertifikasi Kerja
- Fungsi utama
BNSP menentukan kebijakan dan mengawasi sistem sertifikasi nasional, sedangkan LSP melaksanakan uji kompetensi sesuai skema BNSP. - Penerbitan sertifikat
BNSP mengesahkan skema dan hasil uji oleh LSP, namun sertifikat diterbitkan oleh LSP atas nama BNSP.
Dalam dunia kerja yang makin kompetitif, sertifikasi profesi menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kemampuan tenaga kerja. Dalam sistem sertifikasi profesi di Indonesia, LSP, dan BNSP merupakan dua institusi yang kerap menjadi sorotan. Meski terdengar mirip dan sering disebut bersamaan, ternyata keduanya memiliki peran dan fungsi berbeda.
Banyak orang belum benar-benar memahami tugas BNSP dan LSP. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara ringkas, namun menyeluruh tentang pengertian masing-masing lembaga, perbedaan peran mereka, serta kenapa keduanya penting untuk mendukung dunia kerja yang profesional dan kompeten.
1. Apa itu BNSP?
BNSP merupakan singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebuah lembaga independen milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018. Lembaga ini memiliki otoritas nasional dalam menetapkan kebijakan sertifikasi kompetensi kerja di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, BNSP adalah pemegang kendali utama dalam sistem sertifikasi profesi.
Beberapa tugas penting BNSP, antara lain menyusun pedoman sertifikasi, memberikan lisensi kepada LSP, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji kompetensi. BNSP juga menetapkan standar nasional agar setiap proses sertifikasi berlangsung sesuai kebutuhan industri. Dalam praktiknya, BNSP tidak terlibat langsung dalam asesmen peserta, tapi lebih pada penjamin kualitasnya.
2. Apa itu LSP?
LSP adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertugas melaksanakan uji kompetensi secara langsung kepada individu. LSP bekerja dengan mengikuti skema sertifikasi yang telah ditetapkan dan disahkan oleh BNSP. Lembaga ini adalah garda terdepan dalam proses penilaian kompetensi peserta.
LSP terbagi dalam tiga kategori, yaitu LSP Pihak 1 (dibentuk oleh lembaga pendidikan seperti SMK atau perguruan tinggi), LSP Pihak 2 (dibentuk oleh perusahaan atau lembaga pelatihan), dan LSP Pihak 3 (lembaga independen).
Meskipun berbeda bentuk, seluruh LSP wajib mendapatkan lisensi resmi dari BNSP agar asesmennya sah dan diakui. LSP juga yang nantinya akan menerbitkan sertifikat atas nama BNSP kepada peserta yang dinyatakan kompeten.
3. Perbedaan LSP dan BNSP
Meskipun sama-sama terlibat dalam proses sertifikasi profesi, LSP dan BNSP memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Banyak orang yang menyangka keduanya lembaga yang sama karena sering disebut bersamaan. Padahal, memahami perbedaan LSP dan BNSP sangat penting, terutama jika kamu sedang mempertimbangkan untuk mengikuti uji kompetensi.
Agar lebih jelas, berikut beberapa poin utama yang membedakan LSP dan BNSP berdasarkan fungsi, status hukum, hingga interaksi mereka dengan peserta sertifikasi:
Fungsi utama
BNSP berperan sebagai penentu arah dan pengawas dari seluruh sistem sertifikasi profesi nasional. Lembaga ini bertugas menyusun kebijakan dan memastikan semua proses sertifikasi berjalan sesuai standar. Sementara itu, LSP berfungsi sebagai pelaksana uji kompetensi yang mengaplikasikan skema yang sudah ditentukan oleh BNSP di lapangan.
Status lembaga
BNSP adalah lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki dasar hukum yang kuat. Lembaga ini berdiri di bawah koordinasi langsung pemerintah pusat dan bersifat nasional. Sedangkan LSP merupakan lembaga yang mendapatkan lisensi dari BNSP, dan bisa dibentuk oleh sekolah, pelatihan, perusahaan, atau pihak independen.
Penerbitan sertifikat
BNSP tidak menerbitkan sertifikat secara langsung kepada peserta, melainkan hanya mengesahkan skema dan hasil uji yang dilakukan oleh LSP. Sertifikat kompetensi akan diterbitkan oleh LSP, namun nama BNSP tetap tertera di dalamnya sebagai bentuk pengakuan resmi. Ini menunjukkan, meski LSP yang mengeluarkan sertifikat, wewenang dan standarnya tetap berasal dari BNSP.
Hubungan dengan peserta
BNSP tidak berhubungan langsung dengan peserta uji kompetensi karena tugasnya lebih ke arah regulasi dan pengawasan sistem. LSP-lah yang menjadi penghubung langsung dengan peserta, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan uji, hingga pengumuman hasilnya. Oleh karena itu, peserta akan lebih sering berinteraksi dengan LSP ketimbang BNSP dalam proses sertifikasi.
4. Kenapa harus ada BNSP dan LSP?
Pemilahan peran antara BNSP dan LSP menjadikan sistem sertifikasi di Indonesia lebih transparan dan terstruktur. Karena BNSP berperan sebagai pengawas, semua LSP wajib tunduk pada standar yang telah ditentukan dan tidak bisa memberikan penilaian secara sembarangan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas sertifikasi secara nasional.
Sementara itu, LSP memegang peran penting dalam menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai sektor dan wilayah. Dengan banyaknya LSP yang tersebar di seluruh Indonesia, proses uji kompetensi jadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Kolaborasi antara BNSP dan LSP menciptakan ekosistem sertifikasi kerja yang efektif dan terpercaya.
Setelah memahami perbedaan LSP dan BNSP, kamu tidak akan lagi bingung saat mengikuti proses sertifikasi. BNSP berfungsi sebagai lembaga pengatur yang menentukan standar dan melisensikan LSP, sementara LSP bertugas menjalankan asesmen serta mengeluarkan sertifikat resmi yang diakui oleh BNSP. Keduanya sama-sama penting dalam menjamin tenaga kerja Indonesia makin unggul dan siap bersaing secara global.
