Menteri PU Buka-bukaan Anggaran IKN 2025 Masih Diblokir
- Menteri PU: Belum ada realisasi anggaran proyek IKN hingga Februari 2025.
- Kementerian PU laporkan total pagu anggaran untuk infrastruktur dasar ibu kota negara di Kalimantan Timur mencapai Rp40,29 triliun.
- Kepala Otorita IKN menegaskan proyek tidak akan mangkrak dengan perintah tegas dari Presiden Prabowo Subianto dan dukungan anggaran besar.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan hingga Februari 2025, belum ada realisasi anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua," kata Dody kepada jurnalis di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Kamis, dikutip Jumat (7/2/2025).
1. Anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN masih diblokir
Ketika ditanya mengenai progres anggaran IKN untuk 2025, Dody menegaskan hingga saat ini anggaran masih diblokir. Sehingga belum ada alokasi yang dapat digunakan untuk ibu kota baru Indonesia itu.
"Tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada," jelas Dody.
2. Realisasi anggaran IKN capai Rp40,29 triliun hingga 2024
Kementerian PU melaporkan total pagu anggaran untuk dukungan infrastruktur dasar ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun untuk pengendalian banjir di DAS Sanggai, Sepaku, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan. Selain itu, anggaran juga mencakup pembangunan Embung KIPP dan penataan DAS Pamaluan.
Bina marga mendapatkan alokasi terbesar senilai Rp18,32 triliun. Dana dialokasikan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, serta jalan tol, termasuk Tol Seksi 1 hingga Seksi 6. Proyek lain mencakup pembangunan Jalan Bandara VIP, Jembatan Pulau Balang, dan berbagai ruas jalan utama lainnya.
Kemudian, bidang cipta karya menerima Rp12,09 triliun untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), penataan kawasan KIPP, serta gedung pemerintahan dan kantor kementerian di kawasan IKN.
Sementara bidang perumahan dialokasikan Rp8,43 triliun untuk optimalisasi hunian pekerja konstruksi, hunian ASN dan TNI/Polri, serta fasilitas pendukung lainnya di IKN.
3. Apakah proyek pembangunan IKN berpotensi mangkrak?
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menanggapi kritik yang menyamakan proyek IKN dengan proyek mangkrak seperti Hambalang.
"Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu Insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang," kata Basuki dalam program Ngobrol Seru by IDN Times, Kamis (6/2/2025).
Dia menegaskan dengan perintah tegas dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas dan dukungan anggaran yang besar, proyek IKN tidak akan mengalami nasib serupa.
"Insya Allah tidak (akan mangkrak), karena memang beliau tegas memerintahkan apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu masa mau mangkrak," sambungnya.
