Menteri PU Telusuri Sumber Dana ASN Diduga Judol hingga Rp800 Juta

Dody mengaku terkejut setelah melihat nilai transaksi pegawai yang terindikasi bermain judol. Menurutnya, transaksi tersebut tidak berasal dari pejabat tinggi seperti eselon I atau II, melainkan pegawai pada level eselon IV, eselon V, maupun pegawai tanpa jenjang eselon.

Dia menyebut nilai transaksi tertinggi dari satu pegawai mencapai lebih dari Rp800 juta. Sementara total nilai transaksi dari sekitar 6.300 pegawai tersebut berada di angka miliaran rupiah, bukan triliunan.

"Ya itu paling tinggi Rp800 sekian juta, paling tinggi, satu orang," ujar Dody.

Dody mengatakan data pegawai diduga bermain judol yang diterima akan dipilah untuk menentukan tindak lanjut. Pegawai dengan nilai transaksi judol di atas Rp10 juta akan menjadi fokus pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, pegawai dengan nilai transaksi di bawah Rp10 juta kemungkinan akan diberikan teguran, peringatan, maupun sanksi ringan. Dia menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan uang rakyat tidak digunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya.

"Yang Rp10 juta ke atas mungkin nanti ada pendalaman lebih lanjut. Basically begini, basically kita tidak mau uang rakyat itu dipakai yang tidak pada tempatnya," tuturnya.

Dody menjelaskan data terkait dugaan aktivitas judol tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia mengatakan data itu diterima melalui jalur resmi berupa surat dari Kepala PPATK kepada dirinya.

Selain itu, dia juga pernah menerima informasi secara informal dari pihak PPATK. Berdasarkan data tersebut, terdapat sekitar 6.300 pegawai Kementerian PU yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online.

"Kalau data dari PPATK itu riil. Saya secara resmi dan tidak resmi, tidak resmi itu maksudnya Pak Ivan tuh menyerahkan data ke saya itu kan enggak resmi. Tapi secara resmi ada surat resmi tuh dari Kepala PPATK kepada saya untuk menyerahkan," kata Dody.