Meta dan Amazon Hentikan Program DEI Jelang Periode Kedua Trump
- Meta dan Amazon menghentikan program DEI untuk menyasar periode kedua kepemimpinan Donald Trump
- Meta mengubah fokus ke aksesibilitas dan keterlibatan karyawan, serta memitigasi bias tanpa memandang latar belakang
- Berbagai perusahaan AS menghentikan program DEI setelah protes Black Lives Matter dan putusan Mahkamah Agung yang menentang tindakan afirmatif
Jakarta, IDN Times - Meta mengumumkan penghentian program keberagaman dan kesetaraan atau Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) untuk seluruh operasionalnya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui memo internal kepada karyawan pada Jumat (10/1/2024).
Program DEI ini sebelumnya diterapkan Meta untuk memastikan adanya keberagaman dalam perusahaan, mulai dari penerimaan karyawan baru, pelatihan staf, hingga kerja sama dengan vendor.
Amazon turut mengambil langkah serupa. Raksasa e-commerce tersebut menghentikan seluruh program representasi dan inklusi pada akhir 2024. Kedua perusahaan teknologi ini mengambil keputusan tersebut menjelang periode kedua kepemimpinan Donald Trump.
Meta, melalui Wakil Presiden Sumber Daya Manusia Janelle Gale, menyatakan keputusan ini diambil karena perubahan lanskap hukum dan kebijakan DEI di Amerika Serikat. Sementara, Wakil Presiden Pengalaman Inklusif dan Teknologi Amazon, Candi Castleberry, mengatakan bahwa mereka akan fokus ke program dengan hasil terukur dibanding inisiatif kelompok terpisah untuk membangun budaya inklusif.
1. Meta ubah struktur tim dan kebijakan internal
Meta membubarkan tim DEI dan mengalihkan Kepala Divisi Keberagaman Maxine Williams ke posisi baru yang berfokus pada aksesibilitas dan keterlibatan karyawan. Perusahaan juga menghilangkan pendekatan "diverse slate" yang sebelumnya mewajibkan adanya kandidat dari beragam latar belakang dalam setiap posisi lowongan.
Program baru Meta akan menerapkan praktik yang adil dan konsisten guna memitigasi bias tanpa memandang latar belakang. Perusahaan berargumen bahwa istilah DEI telah menjadi istilah yang bermuatan politik karena dipahami sebagai bentuk perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.
"Meta memiliki keistimewaan melayani miliaran orang setiap hari. Penting bagi kami agar produk kami dapat diakses semua orang dan berguna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesempatan di seluruh dunia," tulis Gale dalam memo internal tersebut, dikutip Axios.
Meta juga menghentikan kebijakan yang mengutamakan kerja sama dengan perusahaan milik kelompok minoritas sebagai pemasok. Meta kini akan memfokuskan upayanya mendukung usaha kecil dan menengah yang dianggap menjadi penggerak ekonomi.
2. Serangkaian upaya Meta mendekat ke Trump
Meta melakukan berbagai perombakan jelang periode kedua Trump. Perusahaan teknologi ini mengganti presiden urusan global Nick Clegg dengan Joel Kaplan, tokoh Republik yang kini menjabat sebagai kepala urusan global.
Melansir CNN, CEO Meta Mark Zuckerberg bertemu Donald Trump di Mar-a-Lago pada hari pengumuman tersebut. Meta juga berjanji memberikan donasi sebesar 1 juta dolar AS (sekitar Rp16 miliar) untuk pelantikan Trump. Dana White, CEO UFC yang dikenal sebagai sekutu Trump, juga ditunjuk sebagai anggota dewan direksi Meta.
Zuckerberg mengkritik administrasi Biden dalam wawancara podcast Joe Rogan.
"Orang-orang dari administrasi Biden menelepon tim kami, berteriak, dan mengumpat. Semuanya terdokumentasi dan sudah terungkap ke publik," ujarnya saat membahas tekanan terkait moderasi konten Covid-19.
Perubahan ini muncul hanya tiga hari setelah Meta menghentikan program pemeriksaan fakta dan pengawasan konten di platform Facebook, Instagram, dan Threads. Berbagai kebijakan ini dipandang sebagai upaya mendekat ke pemerintahan Trump yang akan datang.
3. Tren penghentian DEI di korporasi Amerika
Program DEI mulai marak diterapkan perusahaan-perusahaan besar AS setelah protes Black Lives Matter pada 2020. Program ini awalnya bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif pasca pembunuhan George Floyd oleh polisi.
Melansir Al Jazeera, Walmart dan McDonald's telah lebih dulu menghentikan program DEI mereka. Ford dan John Deere juga mengambil langkah serupa. Penghentian program DEI semakin masif setelah putusan Mahkamah Agung AS pada 2023 yang menentang kebijakan "tindakan afirmatif" di universitas.
Kelompok konservatif AS mengecam program DEI dan mengancam akan menuntut perusahaan yang masih menerapkannya. Pengadilan Banding AS juga membatalkan kebijakan Nasdaq yang mewajibkan perusahaan terdaftar memiliki minimal satu wanita, minoritas ras, atau LGBTQ dalam jajaran direksi.
RaShawn Hawkins dari Human Rights Campaign mengkritik fenomena ini.
"Mereka yang meninggalkan komitmen ini mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Kebijakan inklusi di tempat kerja terbukti terkait langsung dengan pertumbuhan bisnis jangka panjang," katanya, dilansir BBC.
