Microsoft dan Adobe dari Program Sertifikasi Tenaga Kerja Permanen AS

09 Oct 2026, 23:07 WIB2 min read

Siti Atika Azzahrah

News

Channel

Add Us on Google

Microsoft dan Adobe dari Program Sertifikasi Tenaga Kerja Permanen AS

potret bendera Amerika Serikat (pexels.com/Owen.outdoors)

Intinya Sih

Departemen Tenaga Kerja AS menangguhkan Microsoft dan Adobe dari program PERM, serta menghentikan pengajuan baru enam perusahaan teknologi dan konsultansi lainnya.
Wakil Presiden JD Vance menuding Microsoft mengganti pekerja AS yang terkena PHK dengan tenaga kerja asing, setelah perusahaan mendapat ribuan visa H-1B dan green card.
Microsoft menyatakan 80 persen dari sekitar 6.000 pengajuan H-1B terakhir ditujukan untuk memperpanjang atau mengubah status karyawan yang sudah bekerja di perusahaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) pada Kamis (8/10/2026) mengumumkan bahwa AS menangguhkan Microsoft dan Adobe dari program Sertifikasi Tenaga Kerja Permanen (PERM) yang menjadi salah satu tahapan dalam proses pengajuan green card bagi pekerja asing. Pemerintah juga menghentikan pemrosesan pengajuan baru dari enam perusahaan lainnya.

Wakil Presiden AS JD Vance menuding Microsoft memanfaatkan program tersebut untuk mengganti pekerja Amerika yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tenaga kerja asing.

1. AS hentikan pengajuan baru delapan perusahaan

Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat Keith Sonderling (commons.wikimedia.org/Gage Skidmore)

Menteri Tenaga Kerja AS Keith Sonderling mengatakan, Departemen Tenaga Kerja tidak akan menerima atau memproses pengajuan baru dari Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Capgemini, Tata, Wipro, dan HCL. Menurut Sonderling, penangguhan Microsoft dan Adobe berkaitan dengan sejumlah penyelidikan federal yang masih berlangsung.

"Sejak tahun 2009, perusahaan-perusahaan ini saja telah mengajukan permintaan untuk nyaris 3 juta pekerja asing. Mereka telah menerima lebih dari 230 ribu persetujuan visa H-1B dan lebih dari 100 ribu sertifikasi tenaga kerja permanen. Itu berarti ratusan ribu pekerjaan yang diambil dari pekerja Amerika," tutur Sonderling sebagaimana dikutip CNBC.

2. Vance tuding Microsoft gantikan pekerja AS

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance (commons.wikimedia.org/The White House)

Vance menyoroti fenomena PHK terhadap 6.000 pekerja Microsoft pada 2025. Ia juga menuding perusahaan tersebut mengganti pekerja yang di-PHK dengan tenaga kerja asing. Menurut Vance, Microsoft memperoleh 6.300 visa H-1B serta nyaris 3.000 green card pada tahun yang sama.

"Jika dihitung, untuk setiap pekerja yang di-PHK Microsoft, mereka menggantinya dengan satu setengah pelayan asing yang terikat kontrak (foreign indentured servants)," ujar Vance dalam konferensi pers Gedung Putih seperti dikutip The Associated Press.

Vance menjelaskan bahwa PERM mewajibkan perusahaan untuk mengiklankan lowongan kerja di Amerika sebelum mengajukan permohonan kepada Departemen Tenaga Kerja guna menunjukkan perlunya memberikan green card kepada pekerja asing akibat sedikitnya pekerja Amerika.

3. Microsoft jelaskan perkara pengajuan visa H-1B

potret Kantor Pusat Microsoft Corporation di Redmond, Washington, AS (commons.wikimedia.org/ Coolcaesar)

Microsoft menyatakan sekitar 6.000 pengajuan visa H-1B yang diajukan pada tahun fiskal terakhir sebagian besar ditujukan untuk karyawan yang sudah bekerja di sana.

"Dari sekitar 6.000 pengajuan visa H-1B yang kami ajukan pada tahun fiskal terakhir, 80 persen digunakan untuk memperpanjang atau mengubah status karyawan Microsoft yang sudah ada," kata perusahaan tersebut.

Microsoft menambahkan bahwa pengajuan untuk karyawan baru hanya mencakup sekitar 1 persen dari total tenaga kerjanya di AS. Menurut perusahaan, para karyawan tersebut sudah berada secara legal di AS sebelum memutuskan bergabung dengan Microsoft.

Sementara itu, CNBC melaporkan belum menerima tanggapan Adobe atas permintaan komentar mengenai penangguhan tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.