OJK Transparan Buka Data Penegakan Hukum Pasar Modal, Jaga Kepercayaan Investor

OJK menyatakan transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum merupakan aspek penting, terutama di tengah penguatan reformasi pasar modal Indonesia.

Keterbukaan informasi tersebut juga menjadi bentuk akuntabilitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, masyarakat dan investor dapat memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap berbagai pelanggaran.

OJK menjelaskan, penegakan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan. Dalam menentukan sanksi, OJK turut mempertimbangkan karakteristik pelanggaran, tingkat keseriusan perbuatan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan penegakan hukum, OJK berkomitmen menerapkan sanksi secara tegas, konsisten, dan proporsional. Penerapan sanksi tersebut disesuaikan dengan bentuk pelanggaran serta aturan yang berlaku.

Penyajian data kasus dan sanksi terkait prinsip una via sepanjang 2026 hingga 31 Oktober diharapkan dapat memperjelas pelaksanaan penegakan hukum di sektor pasar modal.

Langkah ini sekaligus menjadi sarana bagi publik untuk memahami bagaimana OJK menjalankan pengawasan dan menindak pelanggaran demi menjaga perdagangan efek tetap berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien.

OJK menilai penguatan penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Selain menjaga integritas pasar, langkah tersebut juga bertujuan meningkatkan kepatuhan para pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada investor.

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara transparan, konsisten, dan akuntabel.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya perilaku pasar yang berintegritas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.