Pajak Ekspor Batu Bara dan Nikel Belum Berlaku pada 1 April

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan pemerintah saat ini lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan skema pajak ekspor.

Meski tujuan utamanya adalah mendongkrak pendapatan negara, dia menegaskan hingga saat ini belum ada pengenaan pajak tersebut karena detail teknisnya masih dibahas bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kita setuju untuk peningkatan pendapatan negara tapi juga kita harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," ujarnya.

Salah satu alasan mendasar penundaan bea keluar adalah variasi kualitas batu bara di Indonesia yang tidak seragam. Bahlil mengungkapkan batu bara dengan kalori tinggi hanya mencakup sekitar 10 persen dari total produksi nasional.

Sebaliknya, mayoritas produksi batu bara Indonesia atau sekitar 60 hingga 70 persen merupakan kategori kalori rendah. Perbedaan itu membuat pemerintah harus teliti agar tidak salah dalam mengambil kebijakan.

"Kan ada kalori batu bara kalori 6.300, itu cuma 10 persen. Itu yang sekarang harganya 140 sampai 145 dolar. Tapi yang kalori rendah, yang 4.100, yang 3.400, itu jumlahnya 60 sampai 70 persen. Jadi jangan sampai kita salah membuat kebijakan," paparnya.

Bahlil sepakat dengan pandangan Kemenkeu mengenai pentingnya mencari sumber pendapatan negara yang baru. Tujuannya memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan global yang saat ini sulit diprediksi.

"Saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari semakin tidak ada yang bisa menentukan," kata Bahlil.