Pasokan Gas Industri Seret, Pengusaha Teriak!
- Pasokan gas HGBT tersendat, mengganggu utilisasi industri oleo kimia
- Minimnya pasokan gas bisa memicu gelombang PHK di kalangan pengusaha
- Kemenperin membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT untuk menerima laporan dan keluhan
Jakarta, IDN Times - Para pelaku industri di Indonesia meresahkan minimnya pasokan gas, terutama bagi pelaku industri yang menjadi penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) mengatakan, minimnya pasokan gas kepada industri oleo kimia akan mengganggu kinerja industri.
Ketua Umum Apolin, Norman Wibowo mengatakan, gas bumi untuk industri oleokimia tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi menjadi bahan penolong pembuat gas hidrogen yang tidak bisa digantikan.
"Ini sangat memberatkan. Jika pasokan gas seret, maka produksi kita juga terhambat. Imbasnya nanti justru ke bisnis secara keseluruhan," kata Norman dikutip Rabu, (20/8/2025).
1. Pengusaha harus mematikan sebagian alat produksi
Menurut Apolin, pasokan gas HGBT yang tersendat menyebabkan penurunan utilisasi industri pada semester I-2025.
Adapun, kebutuhan industri dalam negeri mencapai 2.700 MMSCFD. Sementara itu, volume HGBT yang tersedia hanya sebesar 1.600 HGBT, di mana sebanyak 900 MMSCFD atau lebih dari 50 persen disalurkan untuk BUMN seperti PLN dan Pupuk Indonesia.
Sisa pasokan gas HGBT tersebut disalurkan untuk perusaahan swasta, sehingga porsinya sangat kecil.
"Sudah porsi pasokan gas sangat kecil, ke depan juga ada pembatasan. Bisnis ke depan akan makin suram," tutur Norman.
2. Bisa memicu gelombang PHK
Norman menuturkan, jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka kalangan pengusaha bukan tidak mungkin mengambil langkah Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Untuk diketahui, sebanyaki 12.288 pekerja mengadu nasib di industri olekimia.
Maka dari itu, Norman mengharapkan adanya konsistensi pemerintah supaya regulasi yang berjalan saat ini dapat diimplementasikan sesuai alokasi HGBT dalam aturan Kepmen 76.K/MG.01/MEM.M/2025.
Norman mengatakan, jika regulasi tersebut dapat dijalankan maka program hilirisasi dan ketahanan industri dapat diwujudkan.
"Kami harap pemerintah ikut turun tangan atas hal ini. Jangan sampai, banyak perusahaan tumbang, karena produksinya menurun akibat pasokan gas yang merosot," ucap dia.
3. Kemenperin buka suara
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyoroti minimnya pasokan gas HGBT kepada pelaku industri. Kemenperin menyebut adanya pembatasan pasokan dari produsen gas.
Oleh sebab itu, pihaknya membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT sebagai sarana untuk menerima laporan, keluhan, maupun masukan dari para pelaku industri terkait kondisi gangguan pasokan gas yang mereka terima.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief mengatakan langkah itu diambil pasca-tersebarnya surat produsen gas pada industri penerima HGBT bahwa akan diberlakukan pembatasan pasokan sampai 48 persen.
“Menurut kami, hal ini janggal karena pasokan gas untuk harga normal, harga di atas 15 per dolar AS. MMBTU stabil. Tapi mengapa pasokan untuk HGBT yang berharga 6,5 per dolar AS MMBTU dibatasi? Itu artinya tidak ada masalah dalam produksi dan pasokan gas dari industri hulu gas nasional,” ucap Febri di Jakarta.
Dia mengimbau Febri, sebaiknya produsen gas tidak membangun narasi pembatasan pasokan gas karena ingin menaikkan harga gas untuk industri di atas 15 dolar AS per MMBTU.
“Tidak ada isu atau masalah teknis produksi dan pasokan gas dari industri hulu gas. Kami tidak ingin kejadian yang terulang kembali pada industri dalam negeri, dengan kebijakan relaksasi impor yang mengakibatkan turunnya utilisasi produksi, penutupan industri dan pengurangan tenaga kerja pada industri TPT dan alas kaki,” ujar Febri.
