Pejabat Struktural BGN Belum Gajian Tahun Ini
- Pejabat struktural BGN belum menerima gaji tahun ini
- BGN baru mengeluarkan gaji untuk beberapa posisi, serapan anggaran pegawai masih rendah
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan, pejabat struktural di institusinya belum menerima gaji pada tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Dadan ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (6/5/2025).
Kepada Anggota Komisi IX, Dadan memaparkan data penyerapan anggaran yang dilakukan BGN pada tahun ini.
"Jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," ujar Dadan.
1. Anggaran untuk pegawai terealisasi kurang dari satu persen
Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp3,525 triliun ditujukan sebagai pagu pegawai dan baru dianggarkan sebesar Rp386,87 miliar.
"Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu bapak, ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan.
2. Bulan depan baru akan gajian
BGN, kata Dadan, baru mengeluarkan gaji untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Hal itu yang kemudian jadi alasan mengapa serapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.
"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar Dadan.
3. Target penyerapan anggaran BGN
Dadan kemudian menjelaskan rencana penyerapan anggaran BGN hingga Desember 2025. Pada Juni 2025, BGN menargetkan bisa menyerap anggaran sebesar Rp4,7 triliun, kemudian melonjak menjadi Rp16 triliun pada Juli 2025.
Pada Agustus 2025, serapan anggaran BGN ditargetkan menyentuh Rp28 triliun, September Rp51 triliun, Oktober Rp60 triliun, November Rp88 triliun, dan Desember sebesar Rp116 triliun.
"Jadi Makan Bergizi Gratis (MBG) ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta anak. Jadi kalau sekarang ada Rp71 triliun, dan tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," tutur Dadan.
