Pekerja Informal Bisa Ajukan KPR Subsidi, Simak 5 Syaratnya

Dilansir BP Tapera, akad massal KPR Sejahtera FLPP pada 30 Juli 2026 melibatkan 62.710 debitur dan digelar serentak pada sedikitnya 130 titik di 372 kabupaten dan kota.

Penerimanya berasal dari beragam profesi, termasuk pengemudi ojek daring, asisten rumah tangga, guru, perawat, satpam, dan penjual jamu. Hal ini menunjukkan bahwa KPR subsidi tidak hanya ditujukan kepada pekerja dengan penghasilan tetap.

BP Tapera menetapkan bahwa pemohon dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap dapat mengajukan KPR FLPP selama memenuhi batas penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Khusus mitra pengemudi Gojek, tersedia skema “DP 0 persen” bagi peserta yang lolos verifikasi, berusia 21–45 tahun, memenuhi penilaian aktivitas kerja, dan belum memiliki rumah. Persetujuan tetap bergantung pada pemeriksaan BP Tapera dan analisis kelayakan bank penyalur.

Dilansir laman resmi BP Tapera, penerima FLPP harus warga negara Indonesia, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan pemerintah.

Pekerja formal menggunakan slip gaji, sedangkan pekerja berpenghasilan tidak tetap dapat melampirkan surat pernyataan penghasilan yang diketahui kepala desa atau lurah. Pemohon juga perlu menyiapkan KTP, kartu keluarga, NPWP, SPT, dan surat pemesanan rumah dari pengembang.

Besaran penghasilan maksimal ditentukan berdasarkan empat zona. Untuk Kalimantan, Sulawesi, Bali, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara, batasnya Rp9 juta per bulan bagi pemohon belum menikah dan Rp11 juta bagi pasangan menikah.

Sementara itu, batas tertinggi berlaku di Jabodetabek, yakni Rp12 juta bagi pemohon belum menikah dan Rp14 juta bagi pasangan menikah.

Program FLPP menawarkan “suku bunga tetap 5 persen”, tenor maksimal 20 tahun, uang muka umum mulai 1 persen, serta pembebasan PPN.

Pengajuan dilakukan melalui Tapera Mobile dengan memilih rumah dan bank penyalur, melengkapi dokumen, lalu menjalani pemeriksaan kelayakan. Khusus Kalimantan Barat, harga maksimal rumah subsidi ditetapkan Rp182 juta, tetapi besaran angsuran tetap bergantung pada harga rumah dan hasil perhitungan bank.