Pembangunan KIPP Seluas 6.600 Hektare di IKN Dibiayai APBN
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengungkapkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.600 hektare (ha) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan didukung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Komitmen dari Kementerian Keuangan, terus mendukung pendanaan dan memastikan bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan kita bangun dengan uang APBN. Kombinasi antara uang investor, uang dari pengusaha, uang APBN. Terutama uang APBN-nya mengambil peran disisi konstruksi, infrastruktur, dan jaringan-jaringan dasarnya,” kata Wamenkeu dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2023).
1. Pemerintah dorong skema blended finance
Sementara itu, kawasan yang lebih besar di IKN akan dibangun menggunakan skema pembiayaan kreatif yakni blended finance.
Selain melalui pembiayaan kreatif, pemerintah juga mendorong penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di IKN.
2. KPBU telah berjalan di beberapa unit
Wamenkeu mengungkapkan KPBU telah berjalan di beberapa unit investasi, termasuk rumah-rumah hunian.
"Ini menunjukkan bahwa pihak swasta memiliki minat yang baik untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah membangun beberapa unit-unit investasi,” ujar Wamenkeu.
3. Porsi APBN danai IKN sebesar 30 persen
Sebelumnya, Anggota komisi XI DPR RI Andreas Susetyo meminta pemerintah untuk menyampaikan desain kebijakan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Seperti diketahui pembangunan IKN diperkirakan memakan biaya hingga Rp466 triliun, dengan porsi 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN.
“Kita tahu bahwa desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuh," ujar Andreas.
Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara periode 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada APBN adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada.
