Pemerintah Pastikan Tak Ada Pembatasan Beli Elpiji 3 Kg Tahun Ini

14 Feb 2023, 13:45 WIB

Pertamina pastikan ketersediaan stok dan distribusi LPG 3 Kg aman. Dok: Pertamina

Jakarta, IDN Times - Pemerintah memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji bersubsidi atau LPG 3 kilogram (kg) pada tahun 2023 ini. Belum ada rencana memberlakukannya dalam waktu dekat.

"Jadi kita tidak akan melaksanakan pembatasan di tahun ini, udah jelas itu," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (14/2/2023).

1. Pemerintah hanya melakukan registrasi

Ilustrasi KTP Elektronik (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Tutuka menjelaskan bahwa yang saat ini dilakukan hanya sebatas melakukan registrasi terhadap masyarakat yang membeli LPG 3 kg, bukan dalam rangka membatasi masyarakat untuk membeli bahan bakar gas bersubsidi.

"Yang kita sampaikan bahwa kita melakukan registrasi, tidak ada kata pembatasan, (melainkan) registrasi. Memang registrasi itu perlu kita lakukan dalam rangka siapa yang diberikan LPG subsidi/LPG 3 kilogram itu yang teregistrasi, tahun ini itu aja, registrasi," tuturnya.

2. Registrasi pembelian LPG 3 kg akan diperluas

Dok.Pertamina

PT Pertamina Patra Niaga sudah melakukan uji coba (piloting) pembelian LPG 3 kilogram menggunakan KTP di 5 kecamatan, yakni Cipondoh (Kota Tangerang), Ciputat (Kota Tangsel), Ngaliyan (Kota Semarang), Batu Ampar (Kota Batam), dan Mataram (Kota Mataram).

"Yang dilakukan oleh Pertamina adalah melakukan piloting dan sudah selesai, tinggal ke depan adalah memperluas registrasi tersebut dengan perangkat teknologi informasi," tambah Tutuka.

3. Pertamina evaluasi pelaksanaan registrasi di 5 kecamatan

IDN Times/M.Idris

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih fokus pada pencocokan data pembeli. Mengenai rencana perluasan kegiatan registrasi, Irto belum bisa memberikan keterangan. Hal itu, masih perlu ditinjau dan dikoordinasikan dengan regulator.

"Kita evaluasi dulu dari 5 kecamatan tersebut sebelum diperluas secara bertahap," kata Irto kepada IDN Times belum lama ini.