Pemerintah Siapkan Rp31 T untuk Angkat 541 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu

20 Agu 2026, 17:00 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Pemerintah Siapkan Rp31 T untuk Angkat 541 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Pemerintah menyiapkan sekitar Rp31 triliun dalam RAPBN 2027 untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sebagai pegawai pemerintah pusat.
Pengangkatan sekitar 541 ribu PPPK dilakukan bertahap selama tiga hingga empat tahun, guna memberi kepastian status dan penggajian bagi guru serta pekerja PPPK.
Tambahan anggaran PPPK diklaim tidak mengubah target defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen PDB, karena pemerintah akan melakukan realokasi anggaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran tersebut telah disiapkan untuk membiayai PPPK yang nantinya menjadi pegawai pemerintah pusat. Pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.

“Kalau untuk PPPK yang menjadi pemerintah pusat, anggarannya sekitar Rp31 triliun, sudah kami siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tetapi kita sudah amankan anggarannya,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Kamis (20/8/2026).

1. Penambahan anggaran pengangkatan PPPK tak akan ubah target defisit APBN 2027

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Purbaya, penambahan anggaran untuk pengangkatan PPPK tersebut tidak akan mengubah target defisit APBN 2027. Di sisi lain, pemerintah akan melakukan realokasi anggaran untuk menjaga defisit tetap sesuai target.

“Nambah anggaran (PPPK) tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari tahun depan. Jadi defisitnya nggak berubah, cukup aman, (defisitnya) masih 2,4 persen dari PDB,” ucap Purbaya.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Target tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun.

2. Proses pengangkatan PPPK paruh waktu jadi penuh waktu butuh waktu 3-4 tahun

Ilustrasi PNS (Foto: IDN Times)

Purbaya menjelaskan, proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun. Secara bertahap, pemerintah menargetkan sekitar 541 ribu PPPK dapat memperoleh kepastian status dan penggajian dari pemerintah pusat.

"Ada yang setahun, tiga tahun, bertahap. Itu (sekitar) 541 ribu kalau enggak salah (tahap pertama). Jadi, kita harapkan memberi kepastian kepada para guru, pekerja PPPK, jadi nggak usah khawatir," tuturnya.

3. Belanja pegawai kementerian/lembaga capai Rp378,90 triliun untuk 2027

Ilustrasi PNS (Foto: IDN Times)

Anggaran untuk PPPK tersebut masuk dalam pos belanja pegawai. Dalam RAPBN 2027, belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) direncanakan mencapai Rp378,90 triliun.

Belanja tersebut, antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja aparatur negara, yang disesuaikan dengan capaian reformasi birokrasi masing-masing K/L. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Dalam RAPBN 2027, tunjangan guru ASND direncanakan sebesar Rp75,86 triliun.

Anggaran tersebut naik Rp1,14 triliun atau 1,5 persen dibandingkan outlook 2026. Adapun tunjangan guru ASND pada 2027 mencakup tunjangan profesi guru ASND, tambahan penghasilan (tamsil) guru ASND, serta tunjangan khusus guru (TKG) ASND.