Cerita Luhut Telepon Prabowo, Ungkap Tantangan Terbesar Program MBG
- Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kepada Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Program MBG harus berjalan benar, konsisten, dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
- Lokasi SPPG diminta diarahkan ke wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi berdasarkan data kerentanan pangan serta tantangan geografis.
- DEN mendukung pembenahan tata kelola MBG, termasuk digitalisasi sistem BGN untuk memantau rantai pasok, kualitas makanan, dan kinerja SPPG.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto melalui telepon setelah pidato kenegaraan pada Jumat (14/8/2026). Luhut menyampaikan tantangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu diceritakan Luhut saat mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas pembenahan tata kelola MBG. Luhut mengatakan, meski MBG menjadi program unggulan Prabowo, ada sejumlah tantangan.
"Saya juga sampaikan isi pembicaraan saya dengan Presiden Prabowo via telepon seusai pidato kenegaraan Jum'at lalu; bahwa meskipun MBG adalah program "flagship" beliau, tetapi ada tantangan terbesar yaitu memastikan eksekusinya berjalan benar, konsisten, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Luhut melalui Instagram-nya, Kamis (20/8/2026).
1. Luhut minta SPPG diprioritaskan di wilayah 3T
Ilustrasi: Pengolahan MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey) Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menekankan perlunya mengarahkan kembali lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut dia, penentuan lokasi SPPG alias dapur MBG tidak boleh hanya mempertimbangkan kemudahan pembangunan atau akses lokasi. Saat ini, sekitar 1.700 SPPG disiapkan untuk berfokus di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Negara harus hadir lebih dahulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data yang akurat mengenai angka prevalensi stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," papar Luhut.
2. Luhut apresiasi penutupan 1.300 SPPG
SPPG di Desa Kawu yang memproduksi dan menyalurkan makanan MBG untuk wilayah tersebut hingga kini masih ditutup sementara oleh BGN. IDN Times/Riyanto. Luhut menekankan setiap keputusan strategis harus menggunakan data yang akurat dan pengawasan yang ketat. Koreksi juga perlu dilakukan jika ditemukan kekeliruan dalam pelaksanaan program. Dia mengapresiasi langkah Sudaryono menutup 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
"Ketegasan seperti ini diperlukan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia sejak dari proses yang paling sederhana," ujar dia.
3. DEN dorong digitalisasi sistem BGN
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Senin (25/5/2026). (IDN Times/Trio Hamdani) Luhut mengatakan, DEN akan mendukung pembenahan tata kelola MBG melalui rekomendasi yang diperlukan serta penguatan digitalisasi sistem BGN. Digitalisasi tersebut diarahkan untuk memantau rantai pasok, kualitas makanan, dan kinerja setiap SPPG secara transparan dan aktual.
Luhut menegaskan, pengelolaan MBG harus memastikan setiap rupiah uang negara digunakan untuk menyediakan makanan bergizi dan menyehatkan bagi masyarakat.
"Dewan Ekonomi Nasional siap mendukung perbaikan tata kelola MBG dengan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan serta memperkuat digitalisasi sistem BGN," kata Luhut.
