Pengembang Diminta Bangun Rumah Subsidi Dekat Transportasi Umum
- Menteri PKP meminta pengembang rumah subsidi pilih lokasi dekat transportasi umum untuk mobilitas MBR.
- Rumah subsidi akan di programkan untuk guru, TNI, dan Polisi serta harus memenuhi standar fasilitas layak huni.
- Pemerintah melalui BP Tapera menargetkan penyaluran dana FLPP untuk 220 ribu unit rumah subsidi senilai Rp28,2 triliun pada 2025.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meminta pengembang perumahan subsidi memilih lokasi strategis dekat transportasi umum untuk memudahkan mobilitas penghuni.
"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).
Rumah subsidi diminta berada dekat transportasi umum agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tinggal dan bekerja dengan nyaman serta menikmati akses transportasi yang murah.
1. Rumah subsidi juga menyasar guru, TNI dan polisi
Pria yang akrab disapa Ara itu menjelaskan pihaknya juga ingin memastikan pengembang bertanggung jawab dalam membangun rumah subsidi berkualitas untuk kepentingan rakyat.
"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," ujarnya.
2. Pengembang harus penuhi standar fasilitas rumah layak huni
Komisioner BP Tapera, Heru meminta pengembang memenuhi standar fasilitas rumah layak huni, termasuk kualitas bangunan yang baik, serta kelengkapan seperti meja, dapur, dan kamar mandi.
"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sebut Heru.
3. Pemerintah saluran 220 ribu unit rumah subsidi di 2025
Pemerintah melalui BP Tapera menargetkan menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 220 ribu unit rumah subsidi senilai Rp28,2 triliun pada 2025.
Untuk mempercepat realisasi, BP Tapera menginstruksikan 39 bank penyalur yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 23 Desember 2024 untuk memulai penyaluran KPR Sejahtera FLPP pada Januari 2025.
Heru menjelaskan berdasarkan PKS tersebut, perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP dapat dilaksanakan sejak awal Januari 2025 oleh seluruh bank penyalur. Hal itu memungkinkan percepatan proses penyaluran dana bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).
