4 Perbedaan DTKS dan DTSEN, Jangan Sampai Keliru!
- DTKS dikelola Kemensos, DTSEN oleh BPS.
- DTKS syarat bansos, DTSEN arah kebijakan sosial pemerintah.
- Proses masuk DTKS verifikasi langsung, DTSEN sensus nasional.
Bagi masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT, atau BLT di tahun 2025, penting sekali memahami perbedaan antara DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional). Kedua istilah ini sering disalahartikan karena terdengar serupa. Padahal, DTKS dan DTSEN punya fungsi, lembaga pengelola, hingga tujuan yang berbeda. Salah paham bisa membuat proses pendaftaran bansos jadi terhambat. Supaya tidak bingung lagi, yuk simak empat perbedaan utama antara DTKS dan DTSEN berikut ini!
1. DTKS dikelola Kemensos, sedangkan DTSEN oleh BPS
Perbedaan pertama terletak pada lembaga pengelola datanya. DTKS adalah milik Kementerian Sosial (Kemensos) dan menjadi rujukan utama untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial kepada masyarakat. Semua proses verifikasi dan pengolahan datanya dilakukan melalui sistem dan prosedur Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, DTSEN berada di bawah kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Data DTSEN merupakan hasil integrasi berbagai informasi sosial dan ekonomi dari banyak sumber, termasuk Regsosek dan data kependudukan. Karena dikelola oleh lembaga statistik nasional, DTSEN lebih fokus pada pembangunan basis data untuk kebijakan makro.
2. DTKS menjadi syarat bansos, DTSEN untuk arah kebijakan sosial pemerintah
Jika ingin memperoleh bantuan sosial seperti PKH atau BPNT, kamu wajib terdaftar dalam sistem DTKS sebagai syarat utamanya. Hanya masyarakat yang terdaftar dalam sistem DTKS yang bisa diusulkan sebagai penerima bantuan. Jadi, mendaftar DTKS sangat penting bagi kamu yang sedang membutuhkan bantuan langsung dari pemerintah.
Berbeda dengan itu, DTSEN tidak dipakai langsung untuk penyaluran bansos saat ini. Namun, data dalam DTSEN berguna untuk mendukung berbagai kebijakan sosial ke depan. Misalnya, subsidi pendidikan, perlindungan sosial, hingga program pengentasan kemiskinan bisa disusun berdasarkan data dari DTSEN.
3. Proses masuk DTKS melalui verifikasi langsung, DTSEN bersifat sensus nasional
Untuk bisa masuk dalam data DTKS, kamu harus melalui serangkaian proses verifikasi dan validasi yang cukup ketat. Masyarakat harus mengunjungi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk dilakukan verifikasi oleh petugas. Apabila data dinyatakan valid, selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Sosial lewat aplikasi SIKS-NG.
Sebaliknya, DTSEN menghimpun data melalui survei berskala nasional seperti Regsosek yang dilakukan oleh petugas BPS. Masyarakat tidak perlu mendaftar sendiri, karena survei dilakukan secara aktif oleh petugas lapangan. Jadi, keberadaanmu dalam DTSEN tergantung pada partisipasi saat proses sensus dilakukan.
4. Sifat data DTKS lebih dinamis dibanding DTSEN yang jangka panjang
Karakter data dalam DTKS cenderung lebih dinamis dan terus diperbarui secara berkala. Misalnya, jika kamu pindah domisili, mengalami perubahan jumlah tanggungan, atau kondisi ekonomi membaik, maka datamu di DTKS akan disesuaikan. Pembaruan ini penting agar bantuan tepat sasaran.
Sedangkan data dalam DTSEN bersifat makro dan dipakai untuk kepentingan jangka panjang. DTSEN tidak fokus pada satu individu, tapi pada potret sosial-ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembaruan datanya tidak sesering DTKS dan biasanya dilakukan sesuai jadwal nasional yang ditentukan oleh BPS.
Memahami perbedaan DTKS dan DTSEN bisa membantumu menentukan langkah yang tepat dalam mengakses bantuan sosial. Jika tujuanmu adalah menerima bansos seperti PKH atau BPNT, pastikan kamu terdaftar aktif di DTKS. Sementara itu, DTSEN berperan penting dalam perencanaan sosial-ekonomi negara ke depan. Keduanya sama-sama penting, tergantung kebutuhan dan situasimu saat ini.
