Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendiskusikan wacana work from home (WFH) alias kerja dari rumah bersama pengusaha. Diskusi tersebut dilakukan seiring meningkatnya polusi udara di DKI Jakarta.
"Kita masih mendiskusikan ya, kita belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri atau imbauannya swasta sendiri atau nanti pemerintah provinsi," kata Ida ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2023).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyadari bahwa WFH menjadi salah satu opsi solusi mengatasi permasalah polusi di Jakarta. Tapi, opsi tersebut masih harus didiskusikan secara mendalam.
"Saya kira memang itu masalah yang harus kita atasi, ya pilihannya kan diantaranya adalah WFH ya, ini kita nanti terus diskusikan," ujar Ida.
Sejauh ini, Kemnaker belum mengeluarkan imbauan agar perusahaan swasta menerapkan WFH secara bergilir atau bergantian. Terlebih, juga perlu dilihat pekerjaan seperti apa yang bisa dan tidak bisa menerapkan WFH.
"Ya nanti jika memang itu (diputuskan WFH bergilir) kan tentu mana pekerjaan yang bisa di-WFH-kan, mana yang gak, tapi kita belum sampai (situ)," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan, dalam jangka pendek pemerintah harus melakukan intervensi yang bisa membuat kualitas udara kembali baik di wilayah Jabodetabek.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas (ratas) terkait penanganan polusi udara di kawasan Jabodetabek. Ratas digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/8/2023).
"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, mungkin saya gak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 (persen di kantor), 25 (persen) atau angka yang lain," kata Jokowi.