Prabowo Mau Kuota Rumah Subsidi FLPP Digenjot Jadi 1 Juta

- Prabowo Subianto targetkan program FLPP untuk rumah subsidi mencapai 1 juta unit per tahun, berkolaborasi dengan bank-bank milik negara.
- Program FLPP sangat diminati masyarakat dengan rasio kredit bermasalah yang relatif rendah di angka 1,9 persen.
- Dukungan kuat dari pemangku kepentingan, terutama di sektor properti terhadap upaya pemerintah dalam memperluas program perumahan rakyat.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi mencapai 1 juta unit per tahun.
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait yang mengungkapkan rencana kolaborasi bersama bank-bank milik negara.
"Saya sudah panggil Dirut (BTN), kemarin ngobrol dengan Pak Prabowo. Kalau koalisi BRI, Mandiri, BNI, sama BTN bisa 1 juta rumah," kata dia di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (28/10/2024).
1. Ara singgung dukungan politik anggaran untuk FLPP

Ara mulanya menanyakan kepada Wakil Direktur Utama BTN, Oni Febriarto Rahardjo mengenai kapasitas program FLPP yang bisa mencapai 300 ribu unit per tahun, meskipun tahun lalu berada di angka 200 ribu.
Fluktuasi angka tersebut bergantung pada ketersediaan anggaran yang bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sementara, menurut Ara, FLPP menjadi salah satu program yang sangat diminati masyarakat. Terlebih dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang relatif rendah di angka 1,9 persen.
"Jadi bagaimana politik anggarannya, kalau negara memang mau berpihak kepada rumah rakyat, ini FLPP saya lihat program yang paling diminati," paparnya.
2. Pelaku properti dukung peningkatan kuota FLPP

Ara menekankan dukungan kuat dari pemangku kepentingan, terutama di sektor properti terhadap upaya pemerintah dalam memperluas program perumahan rakyat.
Dia menyebut para pengembang dan asosiasi merasa senang dengan inisiatif tersebut dan siap mendukung langkah pemerintah dalam mendorong rumah subsidi FLPP.
"Jadi anggaran negara perlu nggak ditingkatkan disini? Kalau ditingkatkan bisa jalan banyak nggak?" tanya Ara dalam diskusi dengan perbankan dan pengembang perumahan.
3. Pendanaan FLPP bersumber dari anggaran negara

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), program FLPP bertujuan menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara dana pihak ketiga dan KPR, serta mengurangi backlog perumahan.
Pendanaan FLPP terdiri dari 75 persen dana APBN yang disalurkan melalui BP Tapera dan 25 persen dari bank penyalur, dengan dukungan SMF sebagai penyedia dana jangka menengah panjang.
Dalam menjalankan Program FLPP, SMF dan BP Tapera bersinergi, sama menggunakan sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).