Prabowo Mau Kuota Rumah Subsidi FLPP Digenjot Jadi 1 Juta

Ara mulanya menanyakan kepada Wakil Direktur Utama BTN, Oni Febriarto Rahardjo mengenai kapasitas program FLPP yang bisa mencapai 300 ribu unit per tahun, meskipun tahun lalu berada di angka 200 ribu.

Fluktuasi angka tersebut bergantung pada ketersediaan anggaran yang bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara, menurut Ara, FLPP menjadi salah satu program yang sangat diminati masyarakat. Terlebih dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang relatif rendah di angka 1,9 persen.

"Jadi bagaimana politik anggarannya, kalau negara memang mau berpihak kepada rumah rakyat, ini FLPP saya lihat program yang paling diminati," paparnya.

Ara menekankan dukungan kuat dari pemangku kepentingan, terutama di sektor properti terhadap upaya pemerintah dalam memperluas program perumahan rakyat.

Dia menyebut para pengembang dan asosiasi merasa senang dengan inisiatif tersebut dan siap mendukung langkah pemerintah dalam mendorong rumah subsidi FLPP.

"Jadi anggaran negara perlu nggak ditingkatkan disini? Kalau ditingkatkan bisa jalan banyak nggak?" tanya Ara dalam diskusi dengan perbankan dan pengembang perumahan.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), program FLPP bertujuan menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara dana pihak ketiga dan KPR, serta mengurangi backlog perumahan.

Pendanaan FLPP terdiri dari 75 persen dana APBN yang disalurkan melalui BP Tapera dan 25 persen dari bank penyalur, dengan dukungan SMF sebagai penyedia dana jangka menengah panjang.

Dalam menjalankan Program FLPP, SMF dan BP Tapera bersinergi, sama menggunakan sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).