Presiden Prabowo Subianto membacakan langsung pidato KEM-PPKF RAPBN 2027, langkah yang biasanya dilakukan Menteri Keuangan, menandakan personalisasi arah fiskal oleh kepala negara.
Ekonom Yusuf Rendy Manilet menilai tindakan ini mempertegas sentralisasi kebijakan fiskal di tangan Presiden dan mempersempit ruang koreksi teknokratis dalam penyusunan anggaran negara.
Pasar merespons dengan sensitivitas tinggi; IHSG terkoreksi, rupiah melemah, menunjukkan kekhawatiran terhadap persepsi risiko domestik akibat arah kebijakan yang makin terpusat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Ekonom menyoroti pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, yang akan dibacakan langsung Presiden Prabowo Subianto pada pagi ini. Langkah tersebut dinilai memberikan pesan bahwa arah fiskal tahun depan menjadi agenda yang sangat dipersonalisasi Presiden.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan selama ini dokumen KEM-PPKF identik disampaikan Menteri Keuangan sebagai bagian dari proses teknokratis penyusunan APBN. Namun kali ini, pemerintah menegaskan Presiden turun langsung karena dokumen tersebut memuat program-program prioritas yang berasal langsung dari kepala negara.

“Dalam politik anggaran, simbol seperti ini penting karena memberi sinyal bahwa prioritas fiskal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari agenda politik utama pemerintahan,” ujar dia.

Menurut Yusuf, langkah yang disebut sebagai pertama kali dalam sejarah itu dinilai mempertegas sentralisasi arah kebijakan fiskal di tangan Presiden, sekaligus mempersempit ruang koreksi teknokratis dalam penyusunan anggaran negara. Kendati, ia menegaskan, persoalannya bukan terletak pada aspek legalitas maupun kewenangan, sebab secara konstitusional Presiden memang memiliki otoritas penuh dalam penyusunan arah kebijakan fiskal.

“Yang menjadi perhatian adalah bagaimana sentralisasi pengambilan keputusan itu dipersepsikan pasar,” tegasnya.

Yusuf menjelaskan, ketika prioritas anggaran diumumkan langsung oleh Presiden di ruang politik tertinggi, ruang koreksi teknokratis menjadi lebih sempit, karena apa yang sudah disampaikan kepala negara cenderung dipandang sebagai mandat politik yang sulit direvisi di level kementerian maupun parlemen.

Dalam situasi seperti itu, menurut Yusuf, pasar biasanya mulai mempertanyakan apakah proses penyusunan kebijakannya tetap berbasis kajian yang matang atau justru bergerak terlalu cepat mengikuti momentum politik.

"Reaksi pasar beberapa hari terakhir menunjukkan sensitivitas itu sudah mulai muncul. IHSG terkoreksi cukup dalam, rupiah ikut melemah, dan tekanan terjadi justru ketika sebagian besar bursa regional bergerak relatif lebih stabil. Artinya pasar membaca ada faktor domestik yang sedang meningkatkan persepsi risiko Indonesia,” katanya.