Jakarta, IDN Times - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, program makan bergizi akan memberikan efek berganda kepada pengemudi ojek online (ojol).
Pilot project program makan bergizi gratis dilakukan di 10 kabupaten/kota, yakni Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta Timur, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengungkapkan, pendapatan para pengemudi ojol yang mengikuti pilot project program MBG bakal mengalami peningkatan pendapatan bersih per hari, rata-rata sebesar 17 persen.
"Rata-rata peningkatan pendapatan bersih per hari yang didapat mitra pengemudi di 10 kabupaten/kota, ini yang terlibat dalam pilot project nambah 17 persen pendapatannya,” kata Esther, dikutip Jumat (18/10/2024).
Dalam paparan yang disampaikan Esther, Medan menjadi kabupaten/kota dengan tambahan pendapatan bersih mitra driver tertinggi.
Rincian pendapatan bersih per hari di Medan mencapai 62,35 persen, diikuti Makassar 24,40 persen, Bogor 21,27 persen, dan Bekasi 18,32 persen. Kemudian, Jakarta Timur naik 16,83 persen, diikuti Semarang 16,13 persen, Malang 9,66 persen, Surabaya 5,59 persen, Solo 5,36 persen, dan Bandung 3,63 persen.
Program ini juga berdampak terhadap pesanan yang diterima oleh mitra driver. Esther mengungkapkan, rata-rata tambahan pemesanan yang diterima oleh mitra driver di 10 kabupaten/kota yang melaksanakan pilot project sebanyak tiga pemesanan/order.
“Rata-rata tambahan pemesanan yang diterima oleh pengemudi di 10 kabupaten/kota pada saat melakukan pilot project nambah 3 order,” ujarnya.
Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini meminta pemerintah mendesentralisasikan pelaksanaan program MBG kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.
Menurutnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat juga harus diawasi pemerintah daerah (pemda). Hal ini untuk mengurangi potensi diintervensinya pelaksanaan program MBG oleh 'bandit-bandit' atau pihak yang hanya mengambil untung.
"Program ini sudah diincar oleh bandit-bandit. Nanti pasokan dagingnya dari suatu perusahaan, yang itu terkait dengan pimpinan DPR, atau ketua partai. Wah ini berat sekali. Menurut saya, makan siang gratis ini harus ada elemen ekonomi politiknya, antara diserahkan kepada daerah atau UMKM dengan didesentralisasikan," tutur dia.