Program Pemerintah Bagi-bagi Rice Cooker Dinilai Tak Efektif
Jakarta, IDN Times - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengkritisi program pemerintah bagi-bagi rice cooker gratis kepada masyarakat.
Program tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.
Menurutnya, meskipun rice cooker menggunakan listrik yang merupakan energi bersih, itu tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil.
"Apalagi, listrik yang digunakan dihasilkan dari pembangkit listrik yang masih menggunakan energi kotor batu bara," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Senin (9/10/2023).
1. Rice cooker tak bisa gantikan LPG 3 kg
Fahmy mengingatkan, pembagian rice cooker juga tidak bisa menggantikan gas minyak cair (liquefied petroleum gas) atau LPG 3 kg.
Alasannya, rice cooker hanya digunakan untuk menanak nasi, mengukus, dan memanaskan. Sedangkan memasak lauk dan keperluan lainnya masih menggunakan kompor gas yang memanfaatkan LPG.
"Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan LPG 3 kg," ujarnya.
2. Endus kepentingan politik di balik bagi-bagi rice cooker gratis
Dia pun menduga tujuan pembagian rice cooker gratis hanya menguntungkan perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker tersebut.
"Berlakunya Permen 11/2023 bersamaan dengan tahun politik, patut diduga cuan itu akan mengalir untuk pemenangan pilpres dan pileg. Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis," ujarnya.
Fahmy mengingatkan agar jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis.
3. Pemerintah gelontorkan anggaran Rp347,5 miliar
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan anggaran Rp347,5 miliar untuk alat masak berbasis listrik (AML) berupa rice cooker yang rencananya akan dibagikan gratis kepada masyarakat.
"Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp347,5 miliar untuk 500 ribu rumah tangga," ujar Juru Bicara Kemenkeu, Yustinus Prastowo, Minggu (8/10/2023).
Menurut Yustinus, anggaran tersebut bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Tahun 2023.
