Proyek Rusun TNI di IKN Ditender Ulang, Ini Alasannya

09 Sep 2024, 14:36 WIB

Trio Hamdani

Ilustrasi rusun ASN, TNI/Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (dok. Kementerian PUPR)

Intinya sih...

Proyek pembangunan hunian vertikal TNI di IKN dilakukan tender ulang karena kesalahan dalam dokumen pemilihan.
Nilai pagu proyek mencapai Rp877,85 miliar dengan 28 peserta mengikuti tender ulang untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai aturan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Proyek pembangunan hunian vertikal empat tower TNI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali dilakukan proses tender ulang setelah ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan.

Dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.

Proyek tersebut merupakan pekerjaan konstruksi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan satuan kerja yang bertanggung jawab adalah Satuan Kerja Penyediaan Perumahan IKN Nusantara.

"Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018," tulis laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, dikutip Senin (9/9/2024).

1. Nilai maksimal proyek capai Rp877,85 miliar

ilustrasi uang rupiah (pixabay)

Nilai pagu paket proyek mencapai Rp877,85 miliar. Itu adalah batas maksimal anggaran yang disediakan untuk proyek tersebut alias jumlah uang paling besar yang bisa dihabiskan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan rencana.

Sementara Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp 853,706 miliar. HPS adalah perkiraan biaya yang dibuat untuk menghitung berapa biaya yang wajar untuk menyelesaikan proyek. Itu merupakan angka acuan sebelum memilih penyedia jasa atau kontraktor.

Hingga saat ini, terdapat 28 peserta yang mengikuti tender ulang tersebut. Proses tender ulang dilakukan guna memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Targetnya 60 ribu ASN dan Hankam pindah ke IKN

Suasana Istana Negara dan Istana Garuda terlihat dari kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (28/7/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

Sesuai arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022, Menteri PUPR bertugas merancang kawasan IKN baru seluas sekitar 180 ribu hektare (ha), yang dibagi menjadi KIPP, K-IKN, dan KP-IKN.

Hingga 2024, fokus pemindahan ibu kota terletak di KIPP dengan target 60 ribu ASN dan Hankam. Pemindahan tersebut juga mencakup penempatan TNI di IKN. Untuk mendukung kebutuhan hunian TNI, dibangun hunian vertikal empat tower di IKN.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah terbangunnya hunian vertikal bagi TNI dan fasilitas pendukungnya yang layak huni di Kawasan IKN," tulis dokumen tender.

3. Pemindahan ASN tak dilakukan secara buru-buru

Ilustrasi rusun ASN, TNI/Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (dok. Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas menyatakan, perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kemungkinan dapat dimulai pada September atau Oktober tahun ini.

Namun, Anas menekankan keputusan akhir mengenai waktu perpindahan ASN masih menunggu hasil koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait kesiapan infrastruktur di lokasi ibu kota baru Indonesia tersebut.

"Kita lihat bisa saja September, bisa Oktober, kami menunggu koordinasi dengan OIKN terkait dengan kesiapannya," kata Anas kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Dia menyebutkan, beberapa hunian bagi ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara telah siap pada September ini. Namun, Presiden Jokowi memberikan arahan agar perpindahan tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru.