Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia dikarenakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ekspansif dan bagus. Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (21/7/2026).
Pada agenda itu, Purbaya menyampaikan per Juni 2026 realisasi pendapatan negara Rp1.459,4 triliun, belanja negara Rp1.656 triliun, dan pembiayaan Rp452 triliun. Adapun defisit APBN per akhir Juni 2026 sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut naik dari posisi Mei 2026 yang di angka Rp180,4 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB.
“Ini saya ulang lagi, APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook dipertahankan, stabil,” kata Purbaya.
Purbaya mengatakan, keputusan S&P menepis isu yang beredar di media sosial bahwa lembaga itu akan menurunkan peringkat kredit Indonesia. Dia mengatakan, isu itu menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam di awal bulan ini.
“Ada isu itu di capital market, di sosial media, yang bilang bocoran S&P ke luar, Indonesia akan di-downgrade peringkatnya, bahkan bukan outlook-nya, peringkatnya. Itu yang menarik ke bawah pasar saham secara tajam di awal Juli tahun ini,” ujar Purbaya.
Dia mengatakan, isu itu disebarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab, S&P Global mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek.
“Tapi ternyata memang banyak permainan rumor yang enggak jelas, yang ditiupkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab,” ucap Purbaya.
Dia mengatakan, penilaian S&P membuktikan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan dampak pertumbuhan.
“Artinya memang mereka melihat ke apa yang dikenakan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu semuanya bergerak ke arah yang benar, dengan dampak pertumbuhan yang kuat, tanpa mengabaikan kehati-hatian perlaksanaan kebijakan fiskal,” tutur Purbaya.