Purbaya Klarifikasi Soal Dana Mengendap: Tak Bermaksud Singgung Pemda
- Tekankan pentingnya penyerapan belanja lebih cepat Meski telah menyampaikan permintaan maaf, Purbaya tetap menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran di daerah.
- Komitmen perbaiki penyerapan anggaran di daerah Selain itu, Purbaya meminta pemerintah daerah menunjukkan perbaikan nyata dalam pengelolaan anggaran sebelum pemerintah pusat mempertimbangkan ulang kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2026.
- Bentuk satgas percepatan anggaran Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L).
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang muncul terkait pernyataannya mengenai simpanan dana daerah di perbankan.
Purbaya menegaskan ucapannya tidak bermaksud menyinggung pemerintah daerah (pemda). Ia menjelaskan, pernyataan tersebut justru bertujuan mendorong pemda agar lebih cepat merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat, sehingga perputaran ekonomi di daerah dapat berlangsung lebih dinamis.
“Saya bukannya sentimen terhadap daerah, justru ingin mereka membelanjakan lebih cepat supaya ekonominya bergerak dan selaras dengan kebijakan ekonomi pemerintah pusat. Jadi, kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf,” ujarnya saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dikutip dari channel YouTube DPD RI, Selasa (4/11/2025).
1. Tekankan pentingnya penyerapan belanja lebih cepat
Meski telah menyampaikan permintaan maaf, Purbaya tetap menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran di daerah. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus menghabiskan anggaran, tetapi juga memastikan penggunaannya tepat sasaran dan bebas dari praktik penyelewengan.
“Tapi kerja yang benar lah. Habisin tuh duit. Jadi, yang harus ada di kepala kita semua adalah bagaimana memanfaatkan dan memaksimalkan uang yang ada,” tegasnya.
2. Komitmen perbaiki penyerapan anggaran di daerah
Selain itu, Purbaya meminta pemerintah daerah menunjukkan perbaikan nyata dalam pengelolaan anggaran sebelum pemerintah pusat mempertimbangkan ulang kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2026.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk meninjau kembali besaran TKD apabila terdapat bukti kuat bahwa daerah telah meningkatkan efektivitas dan penyerapan belanja.
“Supaya saya bisa angkat ini atau debat ke presiden untuk bilang, Pak, daerah sudah bagus, sekarang biarkan mereka membangun sesuai kemampuan mereka," kata Purbaya
3. Bentuk satgas percepatan anggaran
Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L).
Langkah ini dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program-program prioritas nasional berjalan sesuai target, mengingat waktu menuju akhir tahun semakin terbatas.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan Satgas tersebut memiliki tiga kelompok kerja (pokja) utama, salah satunya berfokus pada pemantauan realisasi anggaran.
Ia menambahkan, tim saat ini sedang menelaah data anggaran dari masing-masing K/L, termasuk pagu, tingkat penyerapan, dan perkiraan (outlook) hingga akhir tahun. Hasil evaluasi tersebut ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2025.
"Jadi kita sedang mereviu berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa, nanti sampai akhir Oktober ini kita evaluasi apakah itu bisa mencapai target atau tidak," ujar Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (28/10/2025
