Redam Gejolak, Pemerintah Didesak Batalkan Pajak yang Bebani Rakyat

01 Sep 2025, 15:04 WIB

Trio Hamdani

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Belanja negara harus lebih produktif, hentikan belanja tidak perlu seperti tujangan rumah untuk anggota DPR.
Fokus pada pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial harus menyentuh akar masalah dan tidak ditunggangi kepentingan politik.
Antisipasi tekanan ekonomi eksternal, pemerintah perlu mengantisipasi potensi tekanan dari kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah dan elit politik lebih peka terhadap kondisi masyarakat, serta mengambil langkah koreksi yang konkret.

"Kami menggarisbawahi perlunya untuk membatalkan kebijakan-kebijakan perpajakan yang memberatkan masyarakat khususnya kalangan menengah bawah," kata Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal dalam diskusi daring, Senin (1/9/2025).

Dis menyebut, kebijakan yang perlu ditinjau ulang mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun pungutan lain di tingkat pusat dan daerah.

"Yang kedua, perlu merevisi potongan transfer ke daerah yang memicu lonjakan pajak dan retribusi daerah oleh berbagai pemerintah, kabupaten dan kota," sebutnya.

1. Belanja negara harus lebih produktif

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

CORE menilai strategi belanja pemerintah perlu diarahkan ulang. Belanja yang tidak produktif dan berpotensi boros, seperti pembentukan lembaga baru, fasilitas insentif, serta tunjangan berlebihan bagi pejabat publik perlu dihentikan.

"Termasuk di antaranya juga tujangan rumah untuk anggota DPR," tegasnya.

Sebaliknya, belanja negara sebaiknya difokuskan pada program penciptaan lapangan kerja secara masif. CORE menekankan penguatan sektor padat karya yang saat ini tengah menghadapi tekanan berat.

2. Fokus pada pemberdayaan ekonomi

ilustrasi lowongan kerja (IDN Times/Nathan Manaloe)

Menurut CORE, program pengentasan kemiskinan harus difokuskan pada pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan terstruktur. Bantuan sosial yang tidak menyentuh akar masalah dinilai tidak efektif.

"Tidak jarang juga, bantuan-bantuan sosial ini mudah ditunggangi oleh motif politik," ungkap Faisal.

3. Antisipasi tekanan ekonomi eksternal

Ilustrasi impor (IDN Times/Arief Rahmat)

CORE juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi potensi tekanan eksternal. Faisal menyoroti kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat yang dikhawatirkan memicu lonjakan impor.

Kondisi tersebut dinilai bisa meningkatkan tekanan pada sektor produksi dalam negeri, baik pertanian maupun manufaktur, dan memperparah situasi ekonomi nasional yang sudah berat.

"Sangat mungkin ini akan memperparah tekanan ekonomi yang saat ini sudah sangat parah," tambah Faisal.