Renggut Banyak Nyawa, Menaker Ungkap Pemicu Terjadinya TPPO

01 Jun 2023, 19:43 WIB

ilustrasi perbudakan atau perdagangan orang (pixabay.com/sammisreachers)

Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan pemicu terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu dipicu oleh penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri secara unprosedural atau ilegal.

Ida menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) adalah bagian dari Satgas TPPO. Kemnaker bertugas untuk mencegah dilakukannya penempatan PMI di luar negeri secara ilegal, yang mana membuat mereka rentan menjadi korban TPPO.

"Kemnaker juga terkait bagaimana upaya kita untuk menekan atau meniadakan penempatan unprosedural yang itu menjadi pemicu adanya perdagangan orang," katanya saat ditemui di Kantor DPP APINDO, Jakarta, Kamis (1/6/2023).

1. Kemnaker lakukan evaluasi dari sisi ketenagakerjaan

Ilustrasi tenaga kerja (IDN Times/Galih Persiana)

Dari sisi ketenagakerjaan, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kemnaker, yaitu peningkatan kompetensi, sehingga mereka siap bekerja dengan prosedur yang legal, serta memiliki pemahaman terhadap dunia kerja.

"Banyak evaluasi, makanya ini bagian dari komitmen pemerintah untuk segera mengakhiri perdagangan orang ini," ujar Ida.

2. Dukung penegakan hukum TPPO

IDN Times/Muhamad Iqbal

Pihaknya juga mendukung secara penuh dilakukannya penegakan hukum atas praktek perdagangan orang yang merugikan pekerja migran Indonesia.

"Kementerian Ketenagakerjaan sangat mensupport karena itu yang kita harapkan, karena penegakan hukum itu yang itu yang paling penting," tambahnya.

3. Masyarakat perlu hati-hati soal lowongan kerja luar negeri

ilustrasi lowongan kerja (IDN Times/Nathan Manaloe)

Sebelumnya, Ida mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi lowongan kerja alias loker luar negeri. Sebab, ada penipuan bermodus loker di luar negeri untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal atau non-prosedural.

"Imbauan kepada masyarakat, untuk menyebarluaskan informasi dengan rangka mewaspadai iklan lowongan pekerjaan," kata Ida saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Ida menjelaskan bahwa loker penipuan tersebut banyak beredar di media sosial (medsos). Untuk memberantas penipuan dengan modus tersebut, Kemnaker bekerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Kami juga melakukan penandatanganan MoU dengan Kemkominfo tentang sinergitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan ketenagakerjaan, yang mencakup pengawasan dan pengendalian konten internet bidang ketenagakerjaan, khususnya pengendalian iklan atau konten lowongan pekerjaan penipuan," tuturnya.