RI Butuh 2.000 Tenaga Kerja buat Operasikan Satu Pembangkit Nuklir
- Bapeten menyampaikan PLTN membutuhkan 2.000 personel SDM untuk operasional.
- Pembangunan PLTN di Bangladesh butuh 1.600 orang tenaga kerja selama konstruksi dan 600-700 personel saat operasional.
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyampaikan pengoperasian satu unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) membutuhkan sekitar 2.000 personel sumber daya manusia (SDM).
"Jadi dibutuhkan sekitar 2.000 personel SDM yang harus disiapkan untuk satu unit PLTN. Ini kan gambarannya," kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Bapeten, Sugeng Sumbarjo di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Sabtu (3/5/2025).
1. Pemerintah berkaca pada kebutuhan SDM di Bangladesh
Sugeng menjelaskan, sebagai perbandingan, pembangunan PLTN di Bangladesh memerlukan sekitar 1.600 orang tenaga kerja selama tahap konstruksi. Sementara itu, untuk tahap operasional, dibutuhkan sekitar 600 hingga 700 personel.
"Untuk operasi itu butuh sekitar 600 sampai 700 personel yang harus disiapkan untuk mendukung," ujarnya.
2. Penyiapan SDM perlu waktu dan tahapan
Sugeng menekankan proses penyiapan SDM tidak bisa dilakukan secara mendadak. Menurutnya, diperlukan waktu dan persiapan agar pada saat PLTN mulai beroperasi, para operator sudah siap.
"Pas di saatnya dibutuhkan para operator sudah siap dan sebagainya itu juga maintenance apa semua sudah siapkan," ujarnya.
3. Butuh 150 SDM untuk pengawasan pembangkit nuklir
Sugeng menyampaikan, pengawasan satu unit PLTN membutuhkan 56 inspektur. Karena tidak memiliki semua keahlian teknis, setiap inspektur perlu didampingi dua hingga tiga orang dari technical support organization (TSO).
Untuk evaluasi tapak misalnya, Bapeten membutuhkan ahli geologi dari kementerian, lembaga, atau pihak lain yang berkompeten. BRIN disebut sebagai contoh institusi yang dapat berperan sebagai TSO jika memiliki SDM yang sesuai.
TSO tidak hanya diperlukan untuk mendukung Bapeten, tetapi juga operator dan Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO), yakni lembaga pelaksana program pengembangan energi nuklir.
"Nah, untuk untuk pengawas sendiri kami butuh 150 SDM di berbagai bidang," ucapnya.
