RI Punya Bursa Mineral, DSI Terlibat Penetapan Harga Komoditas?

Luke mengatakan, DSI bertugas untuk melakukan verifikasi komoditas yang diekspor, apakah harganya sesuai dengan ketentuan. Adapun salah satu kiblat penentu harganya adalah Icomex.

“Peran bursa berbeda dengan peran DSI. Bursa menetapkan harga melalui mekanisme yang berbeda. Peran DSI adalah memverifikasi harga, dan kemudian ada user yang menggunakan harga tersebut,” ucap Luke.

Luke mengatakan, DSI akan beroperasi dengan mengintegrasikan sistem dari tujuh kementerian dan lembaga (K/L).

Adapun tujuh K/L yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Kementerian ESDM: Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan e-PNBP.

Kementerian Perdagangan (Kemendag): INATRADE

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu: CEISA 4.0

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu: Coretax

Bank Indonesia: Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS)

Kementerian Hukum (Kemenkum): Administrasi Hukum Umum (AHU)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Online Single Submission (OSS).

Kemudian, sistem tujuh K/L itu disambungkan dengan Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu yang bertugas mengelola sistem Indonesia National Single Window (INSW) secara elektronik. Lembaga ini mengatur pelayanan dokumen ekspor, impor, kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, hingga logistik nasional.

Dengan integrasi itu, DSI mengidentifikasi dan menganalisis proses ekspor SDA. Tujuannya adalah menemukan apakah adanya catatan, inkonsistensi, dan anomali dalam proses ekspor.

Anomali yang ditemukan PT DSI tujuannya untuk mencegah praktik under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Temuan PT DSI kemudian akan dilaporkan kembali pada K/L terkait, untuk ditindak kepada eksportir. Sehingga, DSI tidak mengambil kewenangan K/L sebagai regulator dalam proses ekspor komoditas SDA.

“Jadi K/L tetap memegang dan mempertahankan kewenangan sebagai regulator, karena itu bukan peran DSI,” ucap Luke.

Saat ini, pemerintah merancang Icomex atau BMKS sebagai pembentuk harga komoditas. Perhitungan harga nantinya mempertimbangkan biaya serta harga komoditas di pasar dunia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan bursa tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah agar Indonesia memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan harga barang yang diproduksi di dalam negeri.

Dia mengatakan, pemerintah masih mengatur bentuk bursa mineral dan komoditas strategis tersebut. Hal itu juga mencakup posisi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) yang sudah ada saat ini.

Prasetyo mengatakan pemerintah masih membuka kemungkinan ICDX bergabung dengan bursa baru tersebut. Namun, ada pula kemungkinan ICDX tetap berdiri sendiri.

"Ada (kemungkinan) nanti kita lihat ininya, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," tutur Prasetyo kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8).