Rupiah Tembus Rp17.800 per Dolar AS, Benarkah Mendekati Krisis 1998?

Berdasarkan bahan paparan berjudul “Depresiasi Rupiah dengan Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Masyarakat” yang ditulis oleh Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, disebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan periode krisis hampir tiga dekade lalu.

Meskipun rupiah terus berada di bawah tekanan, skala pelemahan yang terjadi saat ini masih jauh dari kondisi krisis 1998. Pada awal 1997, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp2.400 per dolar AS, kemudian melemah menjadi Rp10.000 per dolar AS pada Mei 1998, dan mencapai Rp16.800 per dolar AS pada Juni 1998. Kondisi tersebut membuat rupiah kehilangan sekitar 76 persen nilainya.

Sebaliknya, rupiah saat ini melemah dari sekitar Rp16.100 per dolar AS pada awal 2025 menjadi sekitar Rp17.700 per dolar AS pada Mei 2026, atau terdepresiasi sekitar 9 persen. Jika kurs Rp10.000 per dolar AS pada Mei 1998 disesuaikan dengan selisih inflasi Indonesia dan Amerika Serikat hingga 2026, nilainya setara sekitar Rp33.000 per dolar AS. Dengan demikian, posisi rupiah saat ini masih jauh dari level krisis.

Lebih lanjut, ada perbedaan terbesar terletak pada kekuatan sektor perbankan. Saat krisis 1997/1998, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) industri perbankan rata-rata hanya sekitar 4 persen, jauh di bawah standar Basel I sebesar 8 persen. Selain itu, terjadi ketidaksesuaian mata uang (currency mismatch) yang lebar antara sumber pendanaan dan penyaluran kredit.

Kini, kondisi perbankan jauh lebih sehat. CAR industri perbankan nasional mencapai sekitar 25,87 persen, jauh di atas ketentuan Basel III. Risiko currency mismatch juga jauh lebih terkendali dibandingkan masa krisis.

Dari sisi kelembagaan, Indonesia juga memiliki sistem pengawasan yang lebih kuat. Jika pada 1998 Bank Indonesia menjadi satu-satunya institusi yang mengawasi stabilitas moneter dan sektor keuangan, kini terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang memperkuat koordinasi penanganan risiko.

Lebih lanjut, dalam bahan paparan tersebut juga dijelaskan secara struktur utang luar negeri swasta yang kini lebih sehat. Pada 1997/1998, utang luar negeri swasta mencapai sekitar 68 miliar dolar AS atau setara 32 persen produk domestik bruto (PDB), mayoritas tidak dilindungi nilai (unhedged) dan berjangka pendek.

Sementara itu, pada 2026 utang luar negeri swasta mencapai sekitar 191 miliar dolar AS atau 44 persen dari total utang luar negeri. Namun, porsinya terhadap PDB hanya sekitar 13 persen dan sekitar 85 persen merupakan utang jangka panjang yang telah dilengkapi instrumen lindung nilai (hedging).

Namun ada beberapa tantangan yang perlu dicermati. Salah satunya adalah kondisi fiskal pemerintah yang berbeda dibandingkan periode krisis 1998. Rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini mencapai sekitar 41 persen dengan debt service ratio (DSR) sekitar 49 persen.

Selain itu, porsi utang luar negeri dalam total utang pemerintah saat ini sekitar 25 persen. Berbeda dengan 1998 ketika sebagian besar utang luar negeri merupakan pinjaman program yang dapat direstrukturisasi, saat ini sekitar 87 persen utang pemerintah berbentuk surat berharga negara (SBN), sehingga ruang restrukturisasi lebih terbatas.

Menurut Wijayanto, tekanan yang dihadapi Indonesia saat ini juga berasal dari kondisi global yang berbeda. Jika krisis 1998 lebih banyak dipicu persoalan regional di Asia, tekanan saat ini terjadi hampir di seluruh dunia akibat ketidakpastian ekonomi global, tingginya suku bunga internasional, dan tensi geopolitik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini belum mencerminkan kondisi krisis seperti 1997/1998.