Sandiaga Uno: Pemerintah Segera Luncurkan Golden Visa
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia segera meluncurkan golden visa untuk warga negara asing (WNA). Kementerian Hukum dan HAM tengah menggodok peraturannya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan golden visa adalah jenis visa dengan masa waktu kedaluwarsa mulai lima sampai 10 tahun.
Sandiaga memastikan golden visa segera diluncurkan dalam waktu dekat. Meski begitu, ia tak memerinci lebih lanjut kapan peluncuran tersebut.
“Golden visa yaitu kebijakan baru yang akan kita luncurkan dalam waktu yang singkat untuk menarik lebih banyak talenta-talenta berkualitas di bidang digitalisasi, di bidang kesehatan maupun juga talenta di bidang riset, maupun juga berkaitan dengan teknologi,” ujarnya, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Istana Merdeka, Senin (29/5/2023).
1. Indonesia diharapkan jadi episentrum
Sandi mengatakan, saat ini dunia banyak membutuhkan talenta-talenta baru, salah satunya dari sisi ekonomi digital.
Ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya dapat membuka lapangan pekerjaan, tetapi menjadikan Indonesia sebagai episentrum pergerakan ekonomi di masa depan.
“Kita harapkan ini membuat Indonesia menjadi episentrum dari pergerakan ekonomi ke depan termasuk juga tentang keberlanjutan,” tambahnya.
2. Kebijakan ini diharapkan membawa perubahan
Sandiaga juga berharap kebijakan golden visa ini dapat membawa perubahan yang signifikan bagi Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu menarik talenta global untuk berinvestasi di Tanah Air.
“Kita harapkan golden visa ini yang nanti jangka waktunya lima sampai 10 tahun menjadi game changer, menjadi sesuatu yang berbeda dan akan membawa lebih banyak juga wisatawan baik yang disebut digital nomad maupun yang juga berkaitan dengan digital entrepreneur yang akan berinvestasi di Indonesia,” kata dia.
3. Payung hukum digodok Kemenkumham
Sandiaga menambahkan Kementerian Hukum dan HAM sedang memastikan payung hukum kebijakan golden visa, termasuk peraturan turunannya.
“Karena ini akan menyangkut terhadap kebijakan visa, kemungkinan nanti Kementerian Hukum dan HAM yang akan mengumumkan dan juga nanti peraturan-peraturan turunannya,” kata Sandiaga.
