Sanggupkah RI Bayar Utang Jatuh Tempo Rp833 T saat Rupiah Rontok?
- Rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS membuat beban pembayaran utang jatuh tempo Rp833,96 triliun dan bunga luar negeri 12 persen semakin berat bagi APBN.
- Ekonom menilai penerbitan SBN besar-besaran untuk bayar utang berisiko menambah beban generasi mendatang serta bisa memicu penurunan rating surat utang jika defisit terus melebar.
- Pernyataan Menkeu Purbaya menolak pinjaman IMF dan Bank Dunia dinilai pasar sebagai sinyal arogansi, memperlemah kepercayaan terhadap pemerintah meski ia klaim APBN masih aman.
Jakarta, IDN Times - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga melampaui Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) membuat mata masyarakat tertuju pada kemampuan Indonesia membayar utang.
Apalagi, berdasarkan Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), tahun ini Indonesia harus menghadapi utang yang jatuh tempo senilai Rp833,96 triliun.
Belum lagi kewajiban membayar bunga utang luar negeri yang jumlahnya sekitar 12 persen.
Mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, mengatakan, kondisi itu sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, dalam APBN, pemerintah mengasumsikan nilai tukar rupiah masih di Rp16.500 per dolar AS.
“Dengan adanya depresiasi rupiah Rp17.500, maka beban cicilan khususnya utang luar negeri yang jumlahnya sekitar 12 persen dari total utang akan sangat memberatkan. Karena dalam rupiah, cicilan utang luar negeri meningkat,” kata Teguh saat dihubungi IDN Times, Minggu (17/5/2026).
1. Pemerintah diingatkan hati-hati pada skema ‘gali lubang, tutup lubang’
Dengan penerimaan pajak pada 2025 turun 0,7 persen, pemerintah diprediksi akan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam nominal besar. Apalagi, bulan lalu Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Jika penerbitan SBN dilakukan untuk membantu pembayaran utang, menurut Teguh hanya akan menjadi beban bagi generasi gelanjutnya.
“Pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menerbitkan SBN karena kebijakan seperti ini membebankan utang kepada generasi berikutnya. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam hal pengelolaan keuangan negara,” ujar Teguh.
Sebelumnya, Pendiri/Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies(CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan, jika tata kelola manajemen fiskal tetap mengandalkan utang dengan bunga tinggi tanpa adanya perbaikan efisiensi belanja, maka Indonesia menghadapi risiko nyata berupa penurunan rating surat utang dari lembaga internasional.
Bhima mengatakan, manajemen fiskal yang terlalu bertumpu pada utang ini patut dipertanyakan. Jika defisit terus dipaksakan dan risiko gagal bayar (yang tercermin dari kenaikan Credit Default Swap) terus meningkat, maka rupiah akan semakin sulit untuk bangkit.
"Maka defisit keseimbangan primernya bisa semakin besar dan itu membuat fiskal bukan hanya gak produktif tapi rentan. Nanti risiko adanya penurunan rating surat utang itu bisa jadi konsekuensinya dan rupiahnya bisa makin lemah," kata Bhima.
2. Arogansi pemerintah memperkeruh kondisi
Pernyataan Purbaya yang menolak utang miliaran dari IMF dan Bank Dunia bisa dinilai dari dua sisi. Teguh mengatakan, pasar bisa melihatnya sebagai ketenangan bahwa pemerintah baik-baik saja, atau sebagai bentuk arogansi.
“Menurut saya, pasar menangkap sinyal kedua, di mana terlihat arogansi pemerintah dan pada akhirnya rupiah semakin terdepresiasi,” ujar Teguh.
Dia mengatakan, pasar atau masyarakat sudah paham kondisi yang ada di mana penerimaan pajak pemerintah turun, pengeluaran jor-joran di Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), beban cicilan bunga utang, sehingga terdapat tekanan besar di APBN.
“Menteri keuangan yang banyak omong dan terdapat perbedaan omongan dan realita, maka pasar semakin tidak percaya yang pada akhirnya membuat ketidakpastian ekonomi,” ujar Teguh.
3. Purbaya lakukan hitung-hitungan fiskal pakai kurs rupiah di atas asumsi APBN
Terkait kinerja APBN di tengah rontoknya rupiah, menurut Purbaya masih dapat diatasi. Hal itu dia ungkapkan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Purbaya mengatakan, sebenarnya dia memiliki asumsi nilai tukar rupiah yang lebih tinggi dari asumsi APBN 2026. Oleh sebab itu, dia meyakini kondisi APBN akan tetap aman.
“Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya sudah di atas APBN rupiahnya. Jadi enggak saya umumkan, tapi di atas itu, enggak jauh sama sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman,” ucap Purbaya.
