Bandung, IDN Times - Pemerintah berencana membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menggantikan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI).
Namun hingga kini, realisasi ini pun belum terlaksana. Padahal, masa tugas Satgas BLBI akan berakhir pada akhir tahun ini.
Lantas, apakah jadi pembentukan Komite khusus untuk menangani masalah hak tagih BLBI?
Ketua Satgas BLBI sekaligus Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, rencana penggantian Satgas BLBI jadi Komite Khusus masih terus diproses.
"Kami masih menunggu prosesnya," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024).
Ketika ditanya terkait arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Satgas BLBI dengan Komite BLBI, dia enggan menjawab. Dia juga enggan buka suara terkait masa tugas Satgas BLBI yang berakhir 31 Desember 2024 apakah akan diperpanjang ke tahun berikutnya.
"Saya enggak bisa komen dulu soal itu," kata dia.
Rio menjelaskan, Komite Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan meneruskan tugas yang sudah ada ketentuannya saat ini, yakni untuk menuntaskan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti obligor BLBI.
Dia memastikan, Satgas BLBI tetap menagih aset negara dari obligor BLBI sesuai aturan sampai masa tugas berakhir pada akhir tahun ini.
"Kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang, berupa Satgas. Mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," imbuhnya.