Sederet Hambatan Industri Halal di RI: Sertifikasi-Logistik
- Pemerintah fokus kembangkan industri halal untuk pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia
- Sertifikasi halal masih belum efisien, banyak hambatan di industri halal seperti bahan baku impor dan logistik terbatas
Jakarta, IDN Times - Pengembangan industri halal menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
Menurut Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko, ada beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak industri halal, salah satunya dengan menyediakan Kawasan Industri Halal (KIH). Namun, ada beberapa hambatan lain bagi industri halal di Indonesia.
“Meskipun potensinya sangat besar, industri halal masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, terutama di sisi permintaan,” kata Tiko dalam Global Islamic Finance Summit (GIFS) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
1. Sertifikasi halal masih belum efisien, logistik juga terbatas
Tentunya, produk-produk dari industri halal harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Sayangnya, menurut Tiko, sertifikasinya belum efisien.
“Proses sertifikasi halal masih berlangsung dan belum sepenuhnya efisien,” ucap dia.
Tak hanya itu, banyak pelaku industri halal yang juga masih bergantung dengan bahan baku impor. Menurut Tiko, ini juga menjadi salah satu hambatan bagi industri halal. Apalagi, logistiknya juga masih terbatas.
“Sementara struktur industri halal yang ideal di Indonesia belum tercapai, dengan ketergantungan yang besar pada bahan baku impor. Lebih jauh, pengembangan logistik halal masih terbatas, meskipun kepatuhan halal tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga seluruh proses produksi dan distribusi,” tutur Tiko.
2. Bank syariah bisa jadi solusi
Menurut Tiko, hambatan-hambatan itu bisa diselesaikan dengan bank syariah. Investasi dari perbankan syariah di industri halal bisa melancarkan kinerja ekosistem dalam industri tersebut, dari hulu sampai hilir.
“Bank syariah dapat berkontribusi dengan berinvestasi dan membiayai sektor strategis nasional, khususnya dengan fokus pada pengembangan hilir industri halal, di seluruh sistem manufaktur dan logistik,” ujar Tiko.
Dia mengatakan, bank syariah perlu mengidentifikasi para pelaku industri halal, dan memprioritaskan mereka dalam portofolio pembiayaan.
“Bank syariah dapat memprioritaskan sektor halal dalam portofolio pembiayaannya, dengan menandai bisnis terkait halal dan mendorong kliennya untuk mengejar sertifikasi halal,” ucap Tiko.
3. Potensi pendanaan syariah capai Rp212 triliun
Tiko melihat peran bank syariah itu bisa diwujudkan, apalagi dengan adanya potensi pendanaan sebesar Rp212 triliun dan potensi pembiayaan sebesar Rp158 triliun dalam ekosistem halal.
Dia mengatakan, potensi itu memberikan peluang besar untuk pertumbuhan dan peran penting lembaga keuangan, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung percepatan ekonomi halal.
“Melalui tindakan ini, bank syariah dapat memberikan solusi konkret di seluruh rantai nilai halal, membantu memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi halal secara keseluruhan,” tutur Tiko.
