Anggaran ketahanan pangan terealisasi Rp47,3 triliun.
Anggaran pendidikan capai Rp259,3 triliun.
Perlindungan sosial terserap Rp174,1 triliun.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah merealisasikan anggaran semester I-2025 untuk tiga sektor strategis, yakni ketahanan pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Total serapan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, meliputi program cetak sawah, bantuan pendidikan, hingga perlindungan bagi kelompok rentan. Berikut rinciannya!
Pada semester I-2025, realisasi anggaran ketahanan pangan mencapai Rp47,3 triliun atau setara 32,7 persen dari APBN. Dana tersebut digunakan antara lain untuk mencetak sawah dan intensifikasi lahan seluas 51,3 ribu hektare dengan anggaran Rp2,3 triliun. Pemerintah juga menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 152,7 ribu unit senilai Rp2,6 triliun.
Sektor irigasi terealisasi 12,9 persen dari target 216 ribu hektare dengan nilai Rp1,3 triliun, sementara pembangunan bendungan mencapai 31,7 persen dari target 15 unit senilai Rp1,4 triliun.
Bulog mencatat stok beras PSO/CBP tembus 4,19 juta ton, menjadi yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Selain itu, realisasi pupuk bersubsidi mencapai Rp10,3 triliun untuk 3,7 juta ton, diikuti kenaikan produksi beras nasional periode Januari-Juni 2025 sebesar 13,2 persen secara tahunan.
Realisasi anggaran pendidikan semester I 2025 mencapai Rp259,3 triliun atau 35,8 persen dari APBN. Dana ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp82 triliun dan Transfer ke Daerah Rp177,3 triliun.
Sekitar Rp18,1 triliun dialokasikan untuk 7,5 juta siswa dan mahasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik, anggaran yang terserap mencapai Rp145,8 triliun, mencakup Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Non PNS, serta gaji dan tunjangan guru ASN daerah.
Sementara itu, sekolah dan kampus mendapatkan Rp48,1 triliun melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional PTN (BOPTN), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, dan kesetaraan pendidikan.
Program perlindungan sosial mencatat realisasi Rp174,1 triliun atau 34,6 persen dari APBN semester I 2025. Alokasi ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ibu hamil, anak usia dini, SD hingga SMA, serta bantuan ATENSI untuk anak yatim piatu. Program MBG juga mendapatkan alokasi Rp71 triliun, mayoritas untuk anak usia sekolah.
Selain itu, bantuan lain yang terealisasi meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional Rp46,5 triliun, Kartu Sembako Rp43,9 triliun, subsidi LPG, BBM, dan transportasi publik Rp121,6 triliun, serta subsidi listrik rumah tangga Rp89,8 triliun.
Pemerintah juga menjalankan program perlindungan sosial adaptif bencana seperti permakanan dan ATENSI disabilitas, ATENSI korban penyalahgunaan obat, dana siap pakai bencana, serta cadangan pangan pemerintah.