Sejumlah Menteri Menghadap Prabowo Bahas Nasib Sritex
- Menteri Ketenagakerjaan dan sejumlah menteri lain menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk membahas nasib Sritex yang dinyatakan pailit.
- Menteri Yassierli mempersiapkan catatan terkait perusahaan tersebut sebagai langkah antisipasi, meski belum pasti pembahasan akan fokus pada Sritex.
- Kementerian Ketenagakerjaan mendukung perlindungan terhadap para pegawai Sritex dan strategi penyelamatan perusahaan memerlukan kerja sama lintas kementerian.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah menteri menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri rapat membahas nasib PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan dirinya diminta untuk menghadap bersama sejumlah menteri lain, termasuk Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto.
"Diminta menghadap dengan beberapa menteri yang lain, menko juga," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
1. Menaker sudah menyiapkan materi pembahasan Sritex
Meski belum mengetahui pasti apakah pertemuan yang akan dihadirinya akan fokus membahas nasib Sritex, namun dia mempersiapkan catatan terkait perusahaan tersebut sebagai langkah antisipasi.
"Antisipasi (membahas Sritex) saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti," ujarnya.
2. Kemnaker dukung penuh pencegahan PHK pegawai Sritex
Yassierli menyampaikan pihaknya mendukung penuh perlindungan terhadap para pegawai Sritex, terutama untuk memastikan mereka terhindar dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih luas.
Dia menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki sejumlah program atau langkah antisipasi, meskipun pembahasan rinci mengenai strategi penyelamatan masih akan didiskusikan lebih lanjut.
"Bisa jadi nanti ini yang kita diskusikan (bersama Presiden Prabowo)," ujarnya.
3. Solusinya membutuhkan kerja sama lintas kementerian
Dia menyatakan strategi penyelamatan terhadap Sritex memerlukan kerja sama lintas kementerian. Dalam koordinasi tersebut, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Perindustrian akan terlibat.
"Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian," tambah guru besar di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
