Soal Kendala MBG, Purbaya: Pemerintah Tak Tutup Mata Terhadap Realita
- Pemerintah mengakui pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi kendala rantai pasok, distribusi pangan, dan logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- Untuk memperkuat rantai pasok daerah, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sama dengan petani, nelayan, UMKM lokal, serta BUMDes agar bahan pangan terserap dari sekitar lokasi.
- Badan Gizi Nasional mencatat ada 29.991 SPPG tersebar di 38 provinsi per Juni 2026 dengan jumlah yang bervariasi antarwilayah di seluruh Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengakui pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan kesiapan rantai pasok.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu saat menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat terkait kesiapan implementasi MBG tahap awal dalam rapat paripurna DPR RI.
"Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," kata Purbaya, Selasa (14/7/2026).
1. Logistik wilayah 3T jadi tantangan awal pelaksanaan MBG
Pemerintah menyadari tantangan dalam menjalankan program MBG, terutama dalam memastikan kesiapan rantai pasok pangan, jalur distribusi, dan kapasitas logistik. Tantangan itu menjadi perhatian khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujarnya.
2. SPPG didorong gandeng petani hingga UMKM lokal
Untuk memperkuat kesiapan rantai pasok dan logistik daerah, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG agar melibatkan pelaku usaha di sekitar.
"Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," tutur Purbaya.
3. Saat ini ada 29.991 SPPG yang tersebar di 38 provinsi
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, terdapat 29.991 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia per tanggal 8 Juni 2026. Sebaran ini menunjukkan jumlah SPPG yang bervariasi di tiap provinsi di Indonesia.
Beberapa provinsi memiliki ribuan SPPG, sementara di daerah lainnya hanya tercatat memiliki SPPG di bawah 100 unit. Berikut data sebaran SPPG di berbagai provinsi di Indonesia, dikutip dari laman bgn.go.id.
