Sri Mulyani Beberkan Praktik Manipulasi Data Penerima Bansos di Daerah
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan modus oknum pemerintah daerah (pemda) yang kerap memanipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik tertentu. Hal inilah yang menyebabkan bansos menjadi tidak tepat sasaran.
Ia mejelaskan praktik manipulasi data dilakukan oleh oknum dengan memasukkan nama pendukung calon pemimpin tertentu atau bahkan tim suksesnya sebagai penerima bansos dengan kategori miskin. Padahal mereka tidak benar-benar miskin. Dengan demikian, banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar ke dalam program bansos.
"Ada masalah tata kelola. Jadi pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin. Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar. Bahkan yang paling buruk, yang diberikan bansos adalah mereka yang menjadi tim suksesnya didaftarkan," imbuhnya dalam acara Bank Dunia di Soehana Hall, Selasa (9//2023).
1. Polemik bansos muncul karena Indonesia menganut sistem demokrasi
Bendahara negara tersebut menyebut polemik bansos tersebut merupakan konsekuensi karena Indonesia menjalankan sistem politik demokrasi. Itu memunculkan praktik-praktik memilih penerima bansos berdasarkan paritisipasi pilihan yang bersangkutan dalam pemilu.
Apalagi, ada mekansime desentralisasi supaya pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya. Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Ini tantangan kompleks saat kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini. Meski pun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya," tutur Menkeu.
2. Pemerintah terus perbiki data melalui Regsosek
Dengan kondisi tersebut, pemerintah terus melakukan perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
"Pengumpulan data yang menyeluruh oleh BPS diharapkan akan selesai pertengahan tahun ini. Bahkan untuk memulai pengumpulan data dibutuhkan waktu dua tahun bagi kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat powerful," ungkap dia.
3. Bansos lebih efektif atasi kemiskinan
Sementara itu, Bank Dunia (World Bank) menyebut bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah jauh lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ketimbang subsidi energi.
"Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan," tulis laporan World Bank's Indonesia Poverty Assessment yang diluncurkan Selasa (9/5/2023).
Selain bansos, jaminan sosial dinilai dapat mengurangi dampak guncangan pengangguran dan kesehatan. Sayangnya, jaminan sosial di Tanah Air masih lebih banyak diberikan bagi pekerja bergaji atau pekerja formal saja.
"Diperlukan adanya sistem bantuan sosial yang lebih responsif dan perluasan cakupan jaminan sosial, termasuk bagi pekerja informal," ucap Bank Dunia dikutip dari laporan tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan kombinasi bantuan sosial, jaminan sosial, inklusi keuangan, dan investasi infrastruktur yang tangguh dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan.
Dengan demikian, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk memperluas cakupan jaminan sosial ke seluruh pekerja untuk meningkatkan perlindungan dan produktivitas.
"Artinya rumah tangga yang lebih miskin yang memiliki pekerjaan yang kurang terjamin, adalah yang paling sedikit mendapat manfaat dari perlindungan. Hal ini tidak hanya membuat masyarakat yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi juga membatasi kemajuan ketidaksetaraan," ujar Bank Dunia.
